Jakarta | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sedang mematangkan rencana penerapan Nutri-Level, sistem penandaan yang memberi informasi mengenai kadar gula dan kandungan nutrisi pada produk makanan serta minuman olahan. Melalui label tersebut, konsumen diharapkan dapat lebih mudah mengenali komposisi produk dan mempertimbangkan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatannya. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong keterbukaan informasi pangan, terutama ketika pilihan produk olahan semakin beragam. Namun, pembahasan mengenai rencana tersebut masih berlangsung; penyebutan Nutri-Level tidak berarti sistemnya telah berlaku secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
Cakupan yang sedang direncanakan tidak terbatas pada jaringan usaha besar atau merek yang telah dikenal luas. Pemerintah juga mempertimbangkan produk dan usaha makanan-minuman yang dijual oleh pedagang kaki lima (PKL), termasuk kedai minuman kekinian. Dengan demikian, rencana ini berpotensi menyentuh berbagai skala usaha dan bentuk penjualan, bukan hanya produk yang beredar melalui gerai modern. Perluasan sasaran itu menunjukkan bahwa pembahasan kebijakan diarahkan pada lingkungan pangan yang lebih luas, tempat konsumen membeli minuman dan makanan olahan dari beragam penjual.
Meski demikian, rencana menjangkau PKL perlu dibedakan dari penerapan yang sudah berjalan. Kementerian masih mematangkan pendekatan dan cakupan kebijakan, sehingga rincian mengenai pelaksanaan, tahapan, serta kewajiban masing-masing pelaku usaha belum dapat dianggap sebagai ketentuan yang telah berlaku. Pengawasan pun direncanakan menyesuaikan skala usaha, agar penerapan nantinya mempertimbangkan perbedaan kemampuan dan karakteristik pelaku usaha. Bagi pedagang kecil, aspek kesiapan dan kemudahan pemenuhan aturan akan menjadi perhatian penting dalam penyusunan kebijakan. Informasi resmi mengenai ketentuan akhir dan jadwal pelaksanaan tetap perlu ditunggu. Untuk saat ini, Nutri-Level sebaiknya dipahami sebagai inisiatif yang sedang disiapkan, dengan sasaran yang direncanakan mencakup usaha besar hingga pedagang kecil, bukan sistem yang telah diterapkan merata.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan sedang mempelajari penerapan Nutri-Level di Singapura sebagai salah satu rujukan untuk merancang kebijakan di Indonesia. Menurut Budi, skema di negara tersebut telah berjalan sekitar empat tahun. Pengalaman itu dipelajari untuk melihat bagaimana sistem penilaian informasi gizi dapat diterapkan, termasuk bagi pedagang kaki lima (PKL) dan usaha kecil, tanpa mengabaikan perbedaan kondisi di setiap negara. Pemerintah, katanya, perlu memahami pelaksanaan dan dampaknya sebelum menentukan bentuk pengawasan yang sesuai bagi pelaku usaha di Indonesia.
Untuk usaha kecil, Kemenkes mengutamakan pendekatan klaim mandiri atau self-declare. Melalui cara ini, pelaku usaha dapat menyampaikan informasi mengenai produk mereka secara mandiri, sehingga tidak langsung diwajibkan menanggung biaya pengujian laboratorium. Pertimbangan tersebut penting karena biaya pemeriksaan dapat menjadi beban tambahan, khususnya bagi PKL dan UMKM berskala kecil. Penerapan persyaratan yang sama tanpa mempertimbangkan kemampuan usaha berisiko menyulitkan kelompok tersebut. Karena itu, rancangan kebijakan diarahkan agar bentuk pengawasan dan kewajiban dapat disesuaikan dengan skala usaha, bukan diberlakukan secara seragam kepada semua pelaku.
Budi menyamakan prinsip klaim mandiri tersebut dengan pelaporan pajak secara mandiri. Dalam sistem pajak, wajib pajak melaporkan kewajibannya sendiri, sementara kepatuhan tetap dapat menjadi perhatian pemerintah. Perbandingan itu menggambarkan pendekatan yang memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan klaim, tanpa serta-merta mengharuskan mereka menjalani pengujian laboratorium sejak awal. Namun, keterangan tersebut tidak berarti bahwa pemerintah mengabaikan pengawasan; skema penerapan Nutri-Level masih dipelajari dan disiapkan dengan mempertimbangkan skala usaha. Budi menyampaikan penjelasan itu kepada wartawan di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026. Keterangan tersebut menegaskan bahwa desain kebijakan bagi PKL dan usaha kecil akan mempertimbangkan keterjangkauan sekaligus kebutuhan pengawasan.Kementerian Kesehatan mendorong sebanyak mungkin pedagang kaki lima (PKL) untuk terlibat sejak tahap awal penerapan Nutri-Level. Pendekatan ini dipandang penting agar kebijakan pelabelan dapat menjangkau beragam pelaku usaha, bukan hanya gerai besar yang sejak awal memiliki sumber daya lebih memadai. Keterlibatan luas juga memberi ruang bagi pedagang untuk memahami tujuan label, cara menyampaikan informasi gizi, serta tahapan penerapan yang direncanakan. Dengan demikian, mereka dapat menjadi bagian dari proses sejak awal, bukan sekadar menerima aturan setelah seluruh mekanisme ditetapkan.
Namun, pemeriksaan laboratorium untuk menilai kandungan produk dapat menimbulkan biaya yang cukup besar. Kemenkes tidak ingin beban tersebut langsung ditanggung oleh usaha kecil pada permulaan penerapan, karena biaya awal berisiko menjadi hambatan bagi partisipasi. Pertimbangan ini menjadi salah satu alasan mengapa pendekatan yang disiapkan tidak semata-mata mengandalkan pengujian laboratorium terhadap setiap produk sejak hari pertama. Mekanisme yang mempertimbangkan skala usaha diharapkan dapat membuat proses lebih proporsional, sembari tetap memberi perhatian pada akurasi informasi dan perlindungan konsumen.
Budi menyampaikan bahwa pedagang perlu dirangkul dan diberi kesempatan untuk memasang label berdasarkan klaim mandiri. Artinya, pelaku usaha dapat terlebih dahulu menyampaikan informasi mengenai produknya sesuai mekanisme yang nantinya ditetapkan. Klaim tersebut bukan berarti bebas dari pengawasan atau otomatis dianggap benar tanpa pemeriksaan. Kepatuhan direncanakan untuk diaudit secara bertahap, sehingga pemantauan dapat dilakukan seiring berjalannya penerapan. Rincian pelaksanaan dan cakupan pemeriksaan masih perlu mengikuti ketentuan yang disusun pemerintah; karena itu, tahap awal ini tidak berarti audit telah selesai atau seluruh pedagang sudah menerapkan label.
Melalui urutan tersebut, pemerintah berupaya membuka akses partisipasi tanpa mengabaikan pengawasan. Pedagang mendapat kesempatan menyesuaikan diri, sementara evaluasi dapat diarahkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan skala usaha. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas mengenai klaim mandiri, kewajiban pelaku usaha, serta proses audit yang akan berlaku. Dengan pelibatan sejak awal dan pemeriksaan yang direncanakan secara proporsional, penerapan Nutri-Level diharapkan dapat berlangsung lebih inklusif, tanpa mengesankan bahwa semua tahapan telah tuntas.
Pengawasan untuk penerapan Nutri-Level direncanakan menyesuaikan skala dan kesiapan usaha. Budi menjelaskan bahwa kedai minuman kekinian dan merek besar pada umumnya telah memiliki hasil pengujian laboratorium resmi. Dokumen tersebut dapat menjadi dasar penetapan informasi kandungan gizi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena data sudah tersedia melalui proses pengujian, mekanisme pengawasan bagi produsen besar dapat bertumpu pada hasil pemeriksaan tersebut, disertai ketentuan yang berlaku.
Pendekatan yang berbeda disiapkan bagi pedagang kaki lima (PKL) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kecil. Pelaku usaha skala kecil mungkin belum memiliki akses atau sumber daya untuk menjalani uji laboratorium formal bagi setiap produk. Karena itu, mereka dapat menggunakan mekanisme pernyataan mandiri atau self-declare untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Namun, pernyataan mandiri bukan berarti informasi tersebut dibiarkan tanpa pengawasan. Kementerian Kesehatan berencana mengambil sampel produk secara acak dan berkala untuk memeriksa kesesuaiannya.
Hasil pemeriksaan direncanakan dipublikasikan secara terbuka agar konsumen memperoleh informasi, sementara pedagang dapat mengetahui hasil evaluasi terhadap produknya. Jika pemeriksaan menunjukkan ketidaksesuaian informasi yang dinyatakan dan hasil pengujian, pedagang yang bersangkutan akan dibimbing untuk memperbaiki data maupun praktik yang diperlukan. Dengan demikian, pengawasan tidak semata-mata berfungsi sebagai penindakan, tetapi juga sebagai upaya membantu usaha kecil memenuhi ketentuan secara bertahap. Penyesuaian ini mempertimbangkan perbedaan kapasitas, tanpa menghilangkan kebutuhan akan informasi yang dapat dipercaya.
Budi menyebut angka 60 persen sebagai contoh untuk menggambarkan kemungkinan hasil pemeriksaan sampel. Angka tersebut bukan hasil temuan aktual, dan tidak dapat diartikan sebagai proporsi produk yang telah terbukti bermasalah.
Baca juga: Pengawasan Fasilitas Lapas Cibinong oleh Ditjenpas | 403 Calon Tamtama Ikuti Sidang Sub Panpus, TNI AD Siapkan Prajurit Berkualitas | Dugaan Potongan dan Lemahnya Pengawasan Bayangi Revit Sekolah Nganjuk, Publik Menunggu Kejelasan
