Jakarta | Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal, mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (19/10). Kehadiran Hercules bersama pihaknya berkaitan dengan sengketa lahan yang menjadi pokok tuntutan mereka kepada kementerian. Dalam kunjungan tersebut, Hercules menyatakan bahwa rombongannya datang untuk menagih Menteri ATR, Nusron Wahid, terkait persoalan yang mereka bawa.
Hercules juga menyampaikan pernyataan mengenai keberadaan Nusron. Menurut ucapan Hercules, menteri tersebut sedang dipanggil-panggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara keberadaannya tidak diketahui. Pernyataan itu merupakan keterangan yang disampaikan Hercules kepada pihak-pihak yang hadir dan tidak dengan sendirinya menjelaskan status atau proses apa pun yang berkaitan dengan KPK. Karena itu, informasi mengenai panggilan tersebut perlu dipahami sebagai klaim yang diatribusikan kepada Hercules, bukan sebagai konfirmasi tersendiri dari kementerian maupun lembaga penegak hukum.
Kedatangan rombongan itu diterima oleh perwakilan Kementerian ATR/BPN. Penerimaan oleh perwakilan kementerian menandai adanya komunikasi awal pihak GRIB Jaya dan institusi yang menangani urusan agraria serta pertanahan. Dalam konteks sengketa lahan, pertemuan semacam ini menjadi kesempatan bagi pihak yang menyampaikan tuntutan untuk mengutarakan pokok persoalan kepada kementerian. Namun, keterangan yang tersedia mengenai kunjungan tersebut berfokus pada kedatangan Hercules, alasan umum terkait sengketa, serta pernyataannya tentang Menteri ATR.
Aksi itu menempatkan tuntutan GRIB Jaya dan persoalan keberadaan pejabat yang disebut Hercules sebagai dua hal yang disampaikan dalam rangkaian kedatangan. Sampai keterangan lebih lanjut disampaikan, belum terdapat rincian dalam informasi ini mengenai lokasi atau luas lahan yang disengketakan, pihak-pihak lain yang terlibat, maupun langkah penyelesaian yang dibahas. Dengan demikian, inti peristiwa yang dapat dicatat adalah Hercules mendatangi kantor ATR/BPN untuk menagih Nusron terkait sengketa lahan, menyampaikan klaim tentang panggilan KPK dan keberadaan menteri, serta diterima oleh perwakilan kementerian.
Dalam kunjungannya ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hercules menyampaikan dua persoalan lahan yang ingin ditindaklanjuti. Tuntutan pertama berkaitan dengan HD Arjuna Bowling di Jakarta Barat. Ia meminta agar HD Arjuna Bowling dibatalkan. Permintaan itu menjadi salah satu pokok yang ia bawa dalam pertemuan tersebut, bersama persoalan lahan lain yang disebut memiliki luas 65 hektare. Kedua tuntutan disampaikan sebagai bagian dari sengketa lahan yang menurut Hercules perlu mendapat perhatian kementerian.
Untuk persoalan HD Arjuna Bowling, keterangan yang disampaikan menempatkan pembatalan sebagai permintaan Hercules. Dengan demikian, hal itu perlu dipahami sebagai tuntutan yang ia ajukan, bukan sebagai keputusan pembatalan yang telah dilakukan. Lokasi yang disebut berada di Jakarta Barat. Rincian lebih jauh mengenai dasar permintaan atau pihak-pihak terkait HD Arjuna Bowling tidak perlu diasumsikan di luar informasi yang telah disampaikan.
Tuntutan kedua menyangkut lahan seluas 65 hektare yang dikaitkan Hercules dengan PT Summarecon. Dalam perkara itu, ia meminta status yang ia sebut sebagai HGB 12 dikembalikan menjadi hak milik. Ia menjelaskan permintaan tersebut sebagai upaya mengembalikan sertifikat hak milik atas lahan yang ia kaitkan dengan ahli waris PT Summarecon. Penyebutan hubungan lahan, status, dan ahli waris tersebut mengikuti keterangan Hercules; hal itu tidak dengan sendirinya menetapkan siapa pemilik lahan ataupun menyatakan bahwa perubahan status telah berlangsung.
Dua perkara tersebut memiliki bentuk tuntutan yang berbeda: pembatalan HD Arjuna Bowling di Jakarta Barat dan pengembalian status yang disebut HGB 12 menjadi hak milik untuk lahan 65 hektare. Keduanya disampaikan Hercules kepada ATR/BPN sebagai persoalan yang dimintanya untuk ditangani. Dalam menguraikan tuntutan itu, penting membedakan permintaan yang diajukan dan hasil yang mungkin diputuskan kemudian. Uraian mengenai lahan 65 hektare juga tetap merujuk pada kaitan dengan PT Summarecon dan ahli waris sebagaimana dinyatakan Hercules, tanpa menyimpulkan kepemilikan maupun menambahkan penjelasan hukum yang tidak disampaikan.
Dalam menyampaikan tuntutannya, Hercules menyatakan bahwa GRIB Jaya memiliki dasar legalitas dan bukti yang menurutnya cukup untuk memperjuangkan klaim terkait sengketa lahan. Ia merujuk pada dokumen yang disebutnya telah dimiliki organisasi tersebut, meski rincian dan keabsahan dokumen itu perlu dinilai melalui pemeriksaan serta proses resmi. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari alasan GRIB Jaya meminta perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hercules menegaskan bahwa tuntutan mereka, dalam pandangannya, bukan sekadar klaim tanpa landasan, melainkan persoalan yang semestinya ditanggapi dengan melihat dokumen dan keterangan para pihak secara menyeluruh.
Hercules juga menilai para petinggi di Kementerian ATR/BPN selama ini mengabaikan legalitas yang diklaim dimiliki GRIB Jaya. Penilaian itu disampaikan sebagai kritik terhadap respons kementerian atas persoalan yang mereka ajukan, bukan sebagai kesimpulan yang telah diverifikasi secara independen. Ia menghendaki agar pihak kementerian memeriksa berkas yang disampaikan dan memberikan penjelasan mengenai tindak lanjutnya. Dalam sengketa pertanahan, pemeriksaan atas dokumen, riwayat hak, dan keterangan pihak terkait merupakan bagian penting untuk memastikan setiap klaim ditangani berdasarkan prosedur. Karena itu, substansi keberatan Hercules dan tanggapan resmi kementerian menjadi hal yang perlu dicermati secara terpisah.
Selain mempersoalkan penanganan klaim, Hercules mengkritik kualitas pelayanan di lingkungan kementerian. Menurutnya, masyarakat yang datang dengan membawa dokumen legalitas tidak selalu memperoleh pelayanan yang baik atau perhatian yang memadai. Ia membandingkan pengalaman tersebut dengan tuduhannya bahwa orang-orang yang datang membawa uang haram justru mendapat perlakuan istimewa. Tuduhan mengenai perlakuan berbeda itu merupakan pernyataan Hercules dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta terverifikasi tanpa bukti serta pemeriksaan lebih lanjut. Kritik tersebut mencerminkan tuntutannya agar pelayanan publik berlangsung adil, transparan, dan konsisten bagi semua pemohon, tanpa dipengaruhi identitas maupun kemampuan finansial. Untuk menilai persoalan ini secara berimbang, diperlukan keterangan dari kementerian serta bukti yang dapat mendukung atau membantah klaim tersebut.
Hercules menyampaikan bahwa kehadirannya langsung di Kementerian ATR/BPN didorong oleh keinginan untuk membawa persoalan yang dipersoalkan masyarakat secara terbuka. Ia menilai, dalam keadaan seperti ini, turun sendiri merupakan cara untuk menunjukkan bahwa masalah tersebut dianggap penting dan perlu disampaikan secara langsung. Kehadirannya juga dimaksudkan untuk mewakili keresahan yang berkembang di kalangan warga, bukan sekadar menyampaikan isu dari kejauhan. Menurut Hercules, masyarakat Indonesia sudah bosan menghadapi persoalan yang terus menjadi perhatian tanpa adanya kejelasan yang mereka harapkan. Pernyataan itu menjadi salah satu alasan yang ia kemukakan ketika menjelaskan keputusannya datang ke kementerian. Ia ingin menunjukkan bahwa pihaknya serius mengangkat sengketa lahan tersebut dan tidak mengabaikan suara masyarakat yang berkaitan dengan perkara itu.
Hercules juga menyatakan dirinya bukan sosok yang asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan menyinggung pengenalan publik terhadap dirinya, ia menggambarkan bahwa kehadirannya langsung bukan sesuatu yang perlu ditafsirkan sebagai tindakan tanpa latar belakang. Ia datang untuk berbicara mengenai persoalan yang menurutnya telah diketahui dan dirasakan oleh pihak-pihak terkait. Dalam penjelasannya, keterlibatan langsung dipilih agar pesan yang dibawa tidak kehilangan konteks dan dapat disampaikan oleh orang yang selama ini dikenal masyarakat. Ia menempatkan dirinya sebagai pihak yang bersedia tampil dan menyuarakan tuntutan tersebut secara terbuka. Alasan itu disampaikan bersama pandangannya bahwa publik telah jenuh menghadapi persoalan yang berlarut-larut. Karena itu, ia merasa perlu hadir sendiri saat GRIB Jaya mendatangi ATR/BPN.
Menurut Hercules persoalan yang.
Baca juga: Respons KPK Terkait Dugaan Korupsi di Kementerian ATR/BPN | Menghadapi Disinformasi Kesehatan: Langkah Strategis Kementerian Kesehatan
