TNI Angkatan Darat menyiapkan pembentukan enam komando daerah militer (Kodam) baru sebagai bagian dari penyesuaian organisasi pertahanan di Indonesia. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat pengamanan wilayah, terutama dengan menyesuaikan struktur komando terhadap perkembangan kondisi geografis, demografis, dan dinamika keamanan di setiap daerah. Penambahan Kodam diharapkan membuat pelaksanaan tugas kewilayahan berlangsung lebih terarah serta mendukung kehadiran TNI AD yang semakin responsif.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan bahwa pembentukan satuan komando baru tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan struktur. Menurut dia, kebijakan tersebut diperlukan agar rentang kendali komando dapat dikelola secara lebih efektif. Dengan wilayah tanggung jawab yang lebih proporsional, setiap komando diharapkan mampu menerima informasi, mengoordinasikan langkah, dan mengambil keputusan secara lebih cepat sesuai kebutuhan di lapangan.
Donny menyampaikan bahwa rentang kendali perlu dibuat lebih efektif, koordinasi harus dipercepat, dan respons terhadap situasi wilayah perlu dioptimalkan. Penataan itu menjadi penting karena luasnya wilayah Indonesia menuntut sistem komando yang mampu menjembatani kebutuhan pusat dan daerah secara cepat. Melalui struktur yang lebih sesuai, komunikasi antarsatuan dapat berlangsung lebih singkat dan pelaksanaan tugas pengamanan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Pembentukan enam Kodam baru juga dipandang dapat memperkuat koordinasi unsur TNI AD, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Komando kewilayahan memiliki peran dalam memantau perkembangan situasi, membangun kesiapsiagaan, dan mendukung penanganan berbagai potensi gangguan secara terukur. Dengan demikian, reorganisasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan sekaligus memperpendek jalur koordinasi, sehingga respons terhadap perubahan situasi di berbagai wilayah Indonesia dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan optimal.
Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat luas dan kompleks. Wilayah daratannya membentang dari barat hingga timur, sementara sebagian besar daerah lainnya terdiri atas pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut. Karakter tersebut membuat pengelolaan keamanan dan pengendalian wilayah menghadapi tantangan yang berbeda-beda, terutama di daerah perbatasan, kawasan terpencil, serta pulau-pulau terluar.
Selain faktor geografis, setiap daerah memiliki kondisi sosial dan karakter masyarakat yang tidak seragam. Perbedaan adat, budaya, kepadatan penduduk, perkembangan infrastruktur, hingga potensi kerawanan sosial memerlukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Karena itu, pola pengamanan yang efektif tidak dapat sepenuhnya mengandalkan sistem yang seragam, melainkan membutuhkan pemahaman kewilayahan yang kuat dan koordinasi yang dekat dengan pemerintah daerah serta masyarakat.
Menurut Donny, keadaan tersebut menjadi alasan penting bagi TNI AD untuk membangun sistem organisasi kewilayahan yang lebih kuat. Keberadaan kodam baru diharapkan dapat memperpendek rentang kendali, mempercepat penyampaian informasi, dan meningkatkan kemampuan dalam memantau perkembangan situasi di berbagai daerah. Dengan struktur yang lebih sesuai dengan luas serta karakter wilayah, pengendalian dan pengamanan daerah dapat dilakukan secara lebih maksimal.
Peran kodam baru juga tidak terbatas pada aspek pertahanan dan keamanan. Struktur kewilayahan yang lebih dekat dengan masyarakat dapat memudahkan TNI AD menyalurkan bantuan ketika terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang beragam, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, hingga tanah longsor. Dalam situasi tersebut, kecepatan mobilisasi personel, peralatan, dan bantuan menjadi faktor penting untuk melindungi warga.
Donny menegaskan bahwa pembentukan kodam bukan sekadar penambahan struktur organisasi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas TNI AD, baik dalam menjaga stabilitas wilayah maupun mendukung masyarakat saat menghadapi krisis. Penguatan organisasi kewilayahan diharapkan membuat respons terhadap setiap persoalan menjadi lebih cepat, terukur, dan sesuai dengan karakter daerah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI yang berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI, Jakarta, pada Senin, 5 Oktober 2026. Peresmian tersebut ditandai dengan penekanan sirene oleh Presiden. Momen itu menjadi penanda dimulainya keberadaan berbagai satuan baru di lingkungan TNI, dengan komposisi yang mencakup unsur darat, laut, dan udara.
Pada matra darat, satuan yang diresmikan terdiri atas enam komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan, 150 batalyon infanteri teritorial pembangunan, serta tiga batalyon bantuan tempur. Keseluruhan unsur tersebut menjadi bagian dari penambahan struktur satuan yang diresmikan dalam rangkaian upacara tersebut. Dengan demikian, peresmian tidak hanya mencakup pembentukan kodam, tetapi juga meliputi brigade, batalyon infanteri, dan batalyon yang berfungsi sebagai bantuan tempur.
Penambahan juga dilakukan pada matra laut dan udara. TNI Angkatan Laut membentuk satu brigade serta empat batalyon marinir. Sementara itu, TNI Angkatan Udara menambah 10 satuan, mulai dari Divisi II Pasukan Gerak Cepat hingga satuan radar. Seluruhnya termasuk dalam 204 satuan baru yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto melalui penekanan sirene pada upacara HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI, Jakarta. Rangkaian tersebut mencatat peresmian satuan-satuan baru secara serentak pada Senin, 5 Oktober 2026, dengan rincian penambahan pada ketiga matra TNI sebagaimana disampaikan dalam upacara.
Setelah peresmian enam komando daerah militer (kodam) baru, Presiden melanjutkan rangkaian acara dengan prosesi pelantikan simbolis para panglima kodam. Prosesi tersebut ditandai dengan penyerahan tongkat komando dan bendera kesatuan kepada masing-masing perwira yang dipercaya memimpin satuan baru. Penyerahan simbol kepemimpinan ini menegaskan dimulainya pelaksanaan tugas setiap kodam dalam memperkuat pengamanan, koordinasi pertahanan, serta respons kewilayahan sesuai karakteristik daerah masing-masing.
Berikut daftar enam kodam baru beserta panglima yang menerima mandat kepemimpinan:
1. Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau dipimpin oleh Mayjen TNI Rionardo.2. Kodam XXVI/Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Mayjen TNI Drajad Brima Yoga.3. Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua.4. Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha di Maluku Utara dipimpin oleh Mayjen TNI Nefra Firdaus.5. Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah dipimpin oleh Mayjen TNI Aminton Manurung.6. Kodam XXX/Rinambora di Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Mayjen TNI Edi Saputra.
Penetapan para panglima tersebut memberikan struktur komando yang lebih dekat dengan wilayah penugasan. Dengan kepemimpinan yang telah ditetapkan, setiap kodam diharapkan dapat membangun koordinasi lebih efektif bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Kehadiran satuan-satuan ini juga dirancang untuk mempercepat pengambilan keputusan serta penanganan berbagai dinamika keamanan di kawasan yang memiliki kondisi geografis dan tantangan strategis berbeda.
Keenam kodam tersebut merupakan bagian dari total 204 satuan baru yang diresmikan Presiden. Pembentukan satuan baru itu menjadi langkah penguatan organisasi pertahanan sekaligus penyesuaian terhadap kebutuhan pengamanan wilayah Indonesia yang terus berkembang.
