Kabupaten Lombok Tengah | Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB) mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mulai mengantisipasi potensi El Niño pada 2027. Langkah antisipasi dinilai penting karena perubahan pola curah hujan dan berkurangnya ketersediaan air dapat mengganggu kegiatan pertanian, menekan produksi pangan, serta memengaruhi kelancaran pasokan di berbagai wilayah. Risiko tersebut perlu diperhatikan sejak dini agar dampaknya terhadap ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan dapat diminimalkan.
Gangguan produksi akibat kondisi cuaca kering berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama apabila komoditas pangan utama mengalami penurunan hasil panen atau distribusi terhambat. Karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya perlu dilakukan ketika harga sudah meningkat, tetapi juga melalui upaya menjaga kesinambungan pasokan. Pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, dan instansi terkait dapat memperkuat koordinasi, memantau perkembangan produksi, serta menyiapkan langkah penanganan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Perhatian tersebut sejalan dengan perkembangan inflasi NTB yang masih dipengaruhi oleh harga komoditas pangan. Pada September 2026, inflasi provinsi tercatat sebesar 4,18 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan 4,03 persen pada Agustus 2026. Secara bulanan, inflasi September mencapai 0,36 persen. Kenaikan harga cabai rawit dan tomat menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi pergerakan harga pada periode tersebut.
Data ini menunjukkan bahwa gejolak pada komoditas tertentu dapat memberi tekanan terhadap inflasi daerah, sehingga pemantauan harga dan pasokan perlu dilakukan secara konsisten. Menjelang potensi El Niño, pemetaan risiko produksi dan kebutuhan pangan dapat membantu menentukan respons lebih cepat, termasuk penguatan distribusi antardaerah serta pemanfaatan cadangan pangan apabila diperlukan. Koordinasi juga penting untuk memastikan informasi mengenai cuaca, panen, stok, dan perubahan harga tersampaikan kepada pihak yang dapat mengambil tindakan.
Antisipasi yang terencana dapat membantu mengurangi risiko kekurangan pasokan dan lonjakan harga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. BI NTB mendorong sinergi lintas pihak agar upaya pengendalian inflasi berjalan seiring dengan penguatan produksi dan distribusi pangan. Dengan kesiapan yang dibangun sebelum dampak cuaca terasa, daerah memiliki ruang lebih besar untuk merespons perubahan kondisi dan menjaga stabilitas harga pada 2027.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hario K. Pamungkas, menilai pengendalian inflasi pangan tidak dapat hanya mengandalkan intervensi harga dalam jangka pendek. Kebijakan semacam itu dapat membantu meredam gejolak sesaat, tetapi belum tentu mengatasi penyebab mendasar kenaikan harga. Karena itu, upaya menjaga keterjangkauan pangan perlu disertai langkah yang memperkuat sisi produksi dan memastikan barang dapat menjangkau konsumen secara lancar. Pendekatan tersebut penting agar stabilitas harga berlangsung lebih berkelanjutan, sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
Pandangan itu disampaikan Hario dalam acara sinergi penguatan dan akselerasi produksi-hilirisasi pangan NTB di Kabupaten Lombok Tengah pada Rabu. Ia menekankan bahwa produktivitas pertanian perlu dijaga melalui dukungan terhadap kegiatan produksi, termasuk kesiapan menghadapi perubahan kondisi cuaca. Ketika hasil pertanian stabil, ketersediaan pasokan di pasar dapat lebih terpelihara dan tekanan harga akibat kekurangan barang berpeluang dikurangi. Penguatan kapasitas produksi juga menjadi bagian penting dari upaya daerah mengantisipasi risiko El Niño pada 2027, yang dapat memengaruhi musim tanam dan hasil panen.
Selain produksi, kelancaran distribusi menjadi unsur penting dalam pengendalian harga. Pasokan yang cukup di tingkat petani belum otomatis menjamin harga terjangkau apabila terdapat hambatan dalam pengangkutan, penyimpanan, atau penyaluran ke pasar. Koordinasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk mengidentifikasi kendala tersebut dan menjaga arus pangan dari sentra produksi menuju wilayah konsumen. Pada saat yang sama, hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperluas pemanfaatan produk lokal, serta membuka peluang pengolahan dan penyimpanan yang lebih baik. Dengan menghubungkan produksi, distribusi, dan hilirisasi, kebijakan pangan dapat menjawab persoalan pasokan secara lebih menyeluruh. Sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, dan lembaga terkait diharapkan memperkuat ketahanan rantai pasok, sehingga masyarakat memperoleh akses pangan yang memadai dan stabilitas harga tidak semata bergantung pada intervensi sesaat.
Pengendalian inflasi pangan membutuhkan koordinasi yang konsisten Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB), pemerintah daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sinergi tersebut dijalankan melalui strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta membangun komunikasi yang efektif. Keempat langkah ini saling mendukung: pasokan yang cukup perlu diiringi jalur distribusi yang lancar, sementara informasi harga dan ketersediaan pangan membantu masyarakat serta pemangku kepentingan merespons perubahan kondisi secara tepat. Upaya bersama juga menjadi bagian dari antisipasi terhadap potensi risiko El Niño 2027, yang dapat memengaruhi produksi dan pasokan pangan.
Salah satu pelaksanaan strategi tersebut adalah Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam rangkaian kegiatan ini, Gerakan Pangan Murah dijadwalkan berlangsung pada 20–21 Oktober 2026 di kantor bupati. Kegiatan menghadirkan sejumlah komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat, meliputi beras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serta produk pangan olahan. Kehadiran berbagai bahan pokok dan produk olahan memberi masyarakat pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus mendekatkan akses terhadap pangan di tengah dinamika harga.
Pelaksanaan kegiatan melibatkan Bulog, kelompok tani, kelompok ternak, dan pelaku UMKM pangan. Kolaborasi berbagai pihak tersebut mencerminkan keterhubungan pengelolaan pasokan, produsen lokal, dan akses konsumen. Keterlibatan mereka juga memungkinkan kegiatan pangan murah menghadirkan komoditas dari beragam sumber, dengan tetap mengacu pada tujuan menjaga keterjangkauan. Hario berharap kegiatan ini membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau. Perhatian khusus diberikan pada cabai rawit dan tomat, yang tengah mengalami tekanan kenaikan harga. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses komoditas tersebut dengan lebih mudah, sementara koordinasi antarinstansi dan pelaku pangan terus mendukung kestabilan pasokan serta pengendalian inflasi di daerah.
Dalam rangkaian Gerakan Pangan Indonesia Peduli Stabilisasi (GPIPS) 2026, aspek sosial turut disertakan melalui kolaborasi dengan Sigap Wakaf. Perpaduan agenda pangan dan kegiatan sosial ini menjadi bagian dari rangkaian program yang melibatkan masyarakat. Pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk mekanisme wakaf yang menghubungkan kontribusi peserta dengan penerimaan komoditas pangan.
Berdasarkan ketentuan program, masyarakat dapat berwakaf sebesar Rp10.000 dan memperoleh satu liter minyak goreng. Informasi mengenai nilai wakaf dan komoditas yang diterima memberikan gambaran mengenai bentuk partisipasi yang tersedia bagi masyarakat. Skema tersebut perlu dipahami sesuai aturan program, sehingga kontribusi dan penerimaan minyak goreng berlangsung berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kolaborasi dengan Sigap Wakaf menempatkan kegiatan ini sebagai salah satu unsur sosial dalam GPIPS 2026, berdampingan dengan perhatian terhadap pasokan dan stabilisasi pangan.
Selain kegiatan wakaf, BI NTB juga menggelar agenda jalan sehat pada 20 Oktober 2026. Agenda ini diarahkan untuk memperkuat kebersamaan dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dalam rangkaian GPIPS, jalan sehat menjadi ruang pertemuan yang melengkapi kegiatan sosial lainnya, dengan tujuan yang secara khusus menekankan hubungan dan kerja sama di pihak-pihak yang terlibat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda BI NTB pada tanggal yang telah ditentukan.
Keterlibatan unsur sosial dan kebersamaan memperlihatkan bahwa rangkaian GPIPS 2026 tidak hanya mencakup pembahasan pasokan pangan, tetapi juga memuat kegiatan yang membuka ruang partisipasi masyarakat serta interaksi antarpemangku kepentingan. Rincian mengenai wakaf melalui Sigap Wakaf dan pelaksanaan jalan sehat menjelaskan bentuk kegiatan yang tercantum dalam program.
Baca juga: Antisipasi Kekeringan: Warga Jakarta Diharap Hemat Air | Upaya Penguatan Iklim Investasi di Indonesia
