Jakarta | Di kawasan seberang Gedung BSI Tower, Jl. Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, suasana siang itu tampak dipenuhi atribut massa aksi yang datang dari berbagai daerah. Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reformasi Agraria (DPN KNARA) menggelar unjuk rasa sejak pukul 13.00 WIB dengan membawa beragam simbol perjuangan agraria, mulai dari spanduk besar, bendera organisasi, hingga properti aksi yang cukup mencolok seperti keranda, caping petani, daun pisang, dan tanah yang dibawa sebagai simbol konflik lahan yang mereka suarakan.
Massa mulai terkonsentrasi di titik aksi sekitar pukul 13.17 WIB setelah bergerak dari titik kumpul awal. Dalam pengamatan di lapangan, pergerakan mereka berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan yang sudah bersiaga sejak siang hari di sekitar kawasan perkantoran tersebut. Tidak lama setelah tiba, barisan massa langsung membentuk lingkaran konsolidasi sebelum bergeser ke jalur utama aksi dan menggelar orasi secara bergantian.
Sekitar delapan menit kemudian, pada pukul 13.25 WIB, rombongan utama melakukan longmarch pendek menuju titik utama aksi tepat di seberang Gedung BSI Tower. Arus lalu lintas di sekitar kawasan Monas sempat mengalami perlambatan, namun tetap dapat dikendalikan oleh aparat di lapangan tanpa terjadi penutupan total jalan.
Dalam pantauan berikutnya pukul 13.34 WIB, sejumlah atribut tambahan mulai diangkat ke bagian depan barisan, termasuk mobil komando bernomor polisi B 9726 RY. Properti aksi berupa keranda turut menjadi pusat perhatian, digunakan sebagai simbol yang menggambarkan kematian harapan petani dalam konflik agraria yang mereka suarakan. Di saat yang sama, massa terus bertambah padat di area konsentrasi dengan jumlah yang diperkirakan mencapai sekitar 200 orang.
Aksi kemudian memasuki tahap orasi utama pada pukul 13.40 WIB. Ketua Umum DPN KNARA, Wahida, menjadi salah satu orator pertama yang menyampaikan pernyataan sikap di atas mobil komando. Dalam orasinya, ia menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang telah memberikan ruang bagi jalannya aksi, namun juga menyoroti lambannya respons sejumlah kementerian yang dinilai tidak langsung menanggapi permintaan audiensi.
Ia menegaskan bahwa sebagian perwakilan massa sebenarnya telah berupaya melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Kehutanan, namun baru mendapat kabar bahwa Sekretaris Jenderal kementerian bersedia menerima perwakilan setelah massa melakukan pergeseran lokasi aksi. Situasi tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya ketidakefektifan komunikasi antara pemerintah dan kelompok petani yang datang dari berbagai daerah.
Di sela-sela orasi tersebut, Wahida juga menginstruksikan agar sebagian perwakilan massa bergerak menuju Kementerian Kehutanan untuk melakukan audiensi lanjutan. Ia menekankan pentingnya persatuan di antara peserta aksi dalam menyuarakan tuntutan reforma agraria yang selama ini menjadi inti perjuangan organisasi tersebut.
Sementara itu, orasi bergantian terus berlangsung dari berbagai perwakilan daerah. Salah satunya disampaikan oleh Riswan, perwakilan dari Jambi, yang menyoroti ketimpangan antara izin lahan yang diberikan pemerintah dengan kondisi riil di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat di daerahnya justru tidak dapat mengakses lahan yang disebut telah dialokasikan untuk kepentingan rakyat.
Nada serupa juga disampaikan oleh Mukhlis, perwakilan masyarakat adat Suku Dalam. Ia menekankan bahwa aksi yang dilakukan di Jakarta ini bukan bertujuan untuk mengganggu ketertiban umum, melainkan sebagai bentuk desakan agar negara lebih serius menangani konflik agraria yang telah berlangsung lama. Ia menyebut banyak masyarakat adat kehilangan ruang hidup akibat konflik lahan dengan berbagai pihak yang memiliki konsesi.
Dari Kepulauan Riau, Wahid turut menyampaikan orasi yang menekankan harapan agar pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Ia menyebut bahwa ketidakpastian atas lahan yang mereka kelola telah berdampak langsung pada keberlangsungan hidup keluarga petani di daerahnya.
Sementara itu, Budiman dari Sumatera Selatan menyampaikan kritik tajam terhadap praktik administrasi pertanahan yang menurutnya masih menyisakan banyak persoalan. Ia menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam penerbitan izin usaha dan konsesi yang berdampak pada konflik berkepanjangan di lapangan. Dalam orasinya, ia juga menyerukan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lembaga yang mengelola sektor pertanahan dan kehutanan.
Di sisi lain, Andi dari Riau menambahkan bahwa sejumlah masyarakat di wilayahnya kerap mengalami pelaporan hukum akibat menyuarakan persoalan tanah yang belum terselesaikan. Ia menilai bahwa proses perizinan yang tidak transparan telah memperburuk konflik yang sudah ada sejak lama.
Memasuki pukul 13.53 WIB, aparat keamanan di lokasi terlihat mulai membagikan air minum dan roti kepada peserta aksi. Interaksi ini berlangsung tanpa ketegangan dan justru menciptakan suasana yang relatif kondusif di tengah padatnya massa di lokasi.
Beberapa menit setelah itu, sekitar pukul 14.12 WIB, massa aksi mulai duduk di sepanjang area trotoar untuk mendengarkan orasi lanjutan. Pada fase ini, aksi simbolik berupa “cor badan” mulai dipersiapkan oleh sejumlah peserta sebagai bentuk ekspresi perlawanan terhadap ketidakpastian nasib petani dan masyarakat adat.
Puncak aksi simbolik tersebut berlangsung sekitar pukul 14.35 WIB, ketika sebagian peserta melakukan prosesi “cor badan” di tengah kerumunan massa. Aksi ini menjadi salah satu titik perhatian utama karena menggambarkan bentuk pernyataan ekstrem terhadap situasi yang mereka anggap tidak berubah meski berbagai dialog telah dilakukan sebelumnya.
Tidak lama setelah itu, pada pukul 15.03 WIB, sebanyak 10 orang perwakilan massa dari DPN KNARA diberangkatkan menuju Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, untuk melakukan audiensi lanjutan. Delegasi tersebut terdiri dari Ketua Umum Wahida serta sejumlah perwakilan dari berbagai daerah seperti Jambi, Sumatera Selatan, Riau, dan wilayah lainnya.
Sekitar pukul 15.22 WIB, Wahida kembali muncul dalam sesi konferensi pers singkat dengan awak media di lokasi aksi. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa pihaknya tetap mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat sektor pangan dan energi nasional. Namun ia juga menegaskan bahwa dukungan tersebut harus diiringi dengan penyelesaian tuntas atas konflik agraria yang masih meluas di berbagai daerah.
Ia menilai bahwa tanpa kepastian hukum atas tanah, berbagai program strategis nasional akan sulit berjalan maksimal di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, ia kembali menekankan pentingnya percepatan reforma agraria sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan.
Setelah konferensi pers, sekitar pukul 15.29 WIB, rombongan 10 orang perwakilan kembali bergerak menuju kantor Baharkam Polri di kawasan Mabes Polri, Jakarta Selatan untuk melanjutkan agenda komunikasi dengan pihak keamanan dan instansi terkait.
Di lapangan, situasi hingga akhir rangkaian kegiatan terpantau relatif kondusif. Massa masih bertahan di lokasi aksi sambil menunggu hasil komunikasi dari perwakilan yang telah dikirimkan ke sejumlah lembaga negara. Aparat keamanan tetap melakukan pengamanan terbuka dengan pendekatan persuasif.
Aksi yang digelar DPN KNARA ini tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga memperlihatkan konsistensi isu agraria yang terus mengemuka di berbagai daerah. Dari spanduk hingga orasi, pesan utama yang dibawa tetap sama: tuntutan penyelesaian konflik tanah, percepatan reforma agraria, serta kepastian hukum bagi petani, masyarakat adat, dan kelompok kecil yang selama ini merasa belum mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya agraria.
Hingga laporan ini disusun, kegiatan masih berlangsung dengan dinamika yang tetap terpantau aman dan terkendali di sekitar kawasan BSI Tower, Jakarta Pusat. Perkembangan lanjutan masih menunggu hasil komunikasi antara perwakilan massa dan instansi pemerintah terkait yang tengah berlangsung di tingkat pusat.
Pewarta: Abdul Latif
Respon (3)