Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau Dermaga Niaga Pelabuhan Nabire di Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Senin (20/04/2026), untuk memastikan kesiapan infrastruktur pelabuhan dalam mendukung kelancaran distribusi logistik di Papua Tengah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan konektivitas dan infrastruktur transportasi, termasuk pelabuhan, sebagai tulang punggung distribusi barang dan pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Setibanya di lokasi, Wapres menerima penjelasan singkat dari Kepala Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas II Nabire, Ewanggen Kokoya, yang mengungkapkan bahwa panjang dermaga saat ini sekitar 227 meter dengan lebar 12 meter, sementara kapal yang dilayani mencapai panjang 177 meter hingga 144 meter. Kondisi tersebut menyebabkan ruang sandar menjadi terbatas, sehingga ketika kapal penumpang bersandar, kapal kargo harus menunggu di luar karena tidak memungkinkan untuk bersandar secara bersamaan.
Ewanggen juga menyoroti keterbatasan fasilitas trestle (jembatan penghubung ke dermaga) yang berdampak pada aktivitas bongkar muat.
“Terus yang kedua Pak Wapres, kami mohon untuk penambahan trestle. Karena trestle kita sekarang ada tiga. Yang pertama itu kita pakai untuk embarkasi-debarkasi penumpang, tetapi di depannya, yang keduanya itu untuk bongkar muat barang ex kapal penumpang tadi. Jadi kalau kita kerja untuk kapal kargo, maka kita menggunakan satu yang ini. Kalau itu kita pakai masuk dengan keluar, maka tidak memungkinkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kapasitas fasilitas saat ini belum memadai untuk melayani kontainer berukuran besar.
“Karena yang kita bongkar kontainernya sudah menggunakan yang 40 feet, Pak Wapres. Sehingga panjangnya 40 feet tidak memungkinkan untuk saling papasan. Kira-kira begitu Pak Wapres,” tambahnya.
Sebagai solusi, pihaknya mengusulkan perpanjangan dermaga dan penambahan fasilitas pendukung.
Lebih jauh, Ewanggen menekankan peran strategis Pelabuhan Nabire dalam melayani kebutuhan logistik wilayah sekitar.
“Mengingat juga pelabuhan kita ini yang utama yang melayani delapan kabupaten di belakang kita. Fokusnya kita, mungkin 80 persen kebutuhan masyarakat akan bermuara di pelabuhan kita ini,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres mengarahkan pemerintah daerah di Papua Tengah untuk menyusun perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan keberadaan Pelabuhan Nabire sebagai simpul utama pertumbuhan ekonomi. Perencanaan tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan pengembangan sektor logistik, perdagangan, dan konektivitas antarwilayah, sehingga manfaat pembangunan pelabuhan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas serta mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.
Turut hadir dalam peninjauan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah Petrus Waine, Bupati Nabire Mesak Magai, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar. (***)
Biro Pers, Media, dan Informasi
Sekretariat Wakil Presiden
