Banggai – Sabtu, 29 Maret 2025, beberapa warga yang berasal dari lingkar tambang di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, menyampaikan desakan mereka kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) untuk segera memproses PT. PSG terkait perekrutan tenaga kerja yang dinilai mengabaikan prinsip kesejahteraan pekerja lokal. Hal ini disampaikan oleh salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Menurut sumber tersebut, setiap investor yang masuk ke Kabupaten Banggai seringkali mengklaim akan mengutamakan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun kenyataannya, warga desa lingkar tambang, seperti Desa Siuna dan Toiba, merasa tidak merasakan manfaat tersebut. PT. PSG, diduga lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah, bahkan baru-baru ini mendatangkan sekitar 100 pekerja dari Pulau Jawa. “Ini jelas mengabaikan hak kami sebagai pekerja lokal yang langsung merasakan dampak dari keberadaan tambang ini,” ungkap sumber tersebut dengan nada kesal.
Warga mengkhawatirkan bahwa masalah ini bisa memicu konflik sosial yang lebih besar. Mereka merasa dihina oleh tindakan PT. PSG yang lebih memilih pekerja dari luar daerah dibandingkan warga lokal yang seharusnya diutamakan. “Kami, masyarakat Banggai, merasa harga diri kami diinjak-injak, karena wilayah kami tidak merasakan dampak positif dari hadirnya perusahaan tambang tersebut,” tambahnya.
Perekrutan pekerja dari luar daerah, khususnya dari Pulau Jawa, sudah mencapai ratusan orang, baik dengan keterampilan maupun tanpa keterampilan. Sementara itu, banyak berkas lamaran dari warga lokal yang ditolak tanpa alasan yang jelas. “Kami berharap agar DPRD Banggai tidak menutup mata terhadap masalah ini dan menjalankan fungsi mereka sebagai wakil rakyat,” ujar sumber tersebut.
Selain itu, warga juga mendesak agar Disnaker tidak ‘main mata’ dengan perusahaan dan segera memproses PT. PSG terkait rekrutmen tenaga kerja yang diduga telah merendahkan martabat masyarakat Banggai. Mereka juga menegaskan bahwa jika pemerintah daerah tidak berani bertindak tegas terhadap perusahaan, maka warga akan berjuang untuk menentang investor yang datang tanpa memberikan dampak positif bagi daerah mereka. “Kami sebagai warga negara yang sadar hukum tidak akan tinggal diam. Kami akan melawan jika Pemda Banggai tidak berani mengambil tindakan,” tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait, termasuk Disnaker, DPRD Banggai, dan PT. PSG, belum memberikan konfirmasi terkait permasalahan ini.
LP. Red/tim/**
