Jakarta | Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah meninjau kembali cara menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam evaluasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Penilaian tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan administrasi atau kehadiran, tetapi perlu mempertimbangkan dampak kerja dan mutu layanan yang diterima masyarakat. Perubahan orientasi ini dinilai penting agar tata kerja birokrasi dapat menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah menyampaikan dorongan tersebut dalam rapat koordinasi ketatalaksanaan dan kebijakan TPP ASN. Rapat berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, kantor pusat Kemendagri di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Pembahasan itu menempatkan evaluasi TPP sebagai bagian dari upaya melihat kembali kesesuaian pengelolaan kinerja aparatur dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Cheka, skema TPP perlu dikaji hubungannya dengan tiga tujuan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Ketiganya dapat menjadi kerangka untuk menilai apakah kebijakan pemberian tambahan penghasilan selaras dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan otonomi. Dengan begitu, diskusi mengenai TPP tidak berhenti pada besaran atau mekanisme pemberian, tetapi juga mencakup kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah.
Cheka menegaskan bahwa hubungan skema TPP dan ketiga tujuan tersebut perlu diuji. Pengujian diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar untuk memahami apakah kebijakan yang berjalan mendukung sasaran otonomi dan mendorong aparatur bekerja lebih efektif. Evaluasi juga membuka ruang untuk menelaah indikator kinerja yang digunakan, termasuk apakah indikator itu menggambarkan kontribusi pegawai terhadap layanan dan kebutuhan masyarakat. Namun, dorongan untuk menguji hubungan tersebut bukan berarti hasil evaluasi telah ditetapkan. Penilaian perlu dilakukan terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan konteks dan pelaksanaan kebijakan di daerah masing-masing. Arah yang disampaikan Kemendagri menekankan perlunya proses evaluasi yang menghubungkan tata kerja birokrasi, kinerja ASN, kebijakan TPP, dan tujuan pembangunan daerah secara terukur dan relevan bagi pelayanan publik.
Cheka menyoroti bahwa penilaian kinerja aparatur sipil negara selama ini masih kerap bertumpu pada pencatatan aktivitas dan pemenuhan pekerjaan administratif. Laporan kegiatan, dokumen yang diselesaikan, serta tahapan yang telah dijalankan memang dapat menunjukkan bahwa suatu pekerjaan berlangsung. Namun, catatan tersebut belum cukup untuk menjelaskan apakah pekerjaan menghasilkan perubahan yang dibutuhkan atau memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, ukuran kinerja perlu diperluas, tidak berhenti pada apa yang dilakukan ASN, tetapi juga melihat hasil dari pekerjaan tersebut.
Dalam pandangan Cheka, evaluasi perlu memberi perhatian pada outcome dan mutu layanan yang diterima. Penilaian dapat mempertimbangkan apakah layanan menjadi lebih baik, kebutuhan pengguna terpenuhi, serta bagaimana tingkat kepuasan masyarakat atau pihak yang menerima layanan. Respons penerima layanan memberi sudut pandang yang tidak selalu tampak dalam laporan internal. Dengan memasukkan pengalaman pengguna sebagai bahan evaluasi, instansi dapat melihat apakah proses kerja benar-benar mendukung pelayanan, sekaligus mengenali bagian yang masih memerlukan perbaikan. Hasil kerja dan tanggapan pengguna dengan demikian melengkapi pencatatan kegiatan.
Gagasan tersebut berangkat dari cara pandang bahwa organisasi pemerintah perlu mengenali warga dan pihak yang dilayani sebagai klien. Mereka bukan sekadar penerima akhir dari proses administrasi, melainkan pihak yang pengalamannya dapat menunjukkan kualitas layanan. Untuk mengukur hal itu secara lebih terstruktur, biro organisasi, pengelola keuangan daerah, dan badan kepegawaian perlu merancang skema penilaian yang mampu menangkap respons penerima layanan. Skema tersebut dapat membantu menghubungkan kontribusi pegawai, hasil pekerjaan, dan mutu pelayanan yang dirasakan. Dengan demikian, penilaian tidak hanya merekam kesibukan atau kepatuhan pada prosedur, tetapi juga menilai dampak kerja serta kepuasan pengguna. Pergeseran ukuran ini membuat kontribusi ASN terhadap pelayanan publik lebih terlihat dan menyediakan dasar evaluasi yang lebih relevan bagi perbaikan kinerja.
Cheka menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) perlu dipahami sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur sipil negara, bukan hak yang otomatis melekat pada setiap pegawai. Karena itu, pemberian TPP semestinya berkaitan dengan hasil kerja dan kontribusi yang dapat dinilai, bukan semata-mata mengikuti status atau keberadaan seseorang dalam organisasi. Cara pandang tersebut menempatkan insentif sebagai pengungkit produktivitas sekaligus bagian dari upaya memperkuat tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Dalam merancang kebijakan TPP, Cheka menekankan sejumlah prinsip yang perlu dijaga, yakni kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas, serta perhatian terhadap efektivitas dan efisiensi. Kepastian hukum diperlukan agar dasar pemberian dan tata cara evaluasi memiliki aturan yang jelas. Akuntabilitas memastikan keputusan dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, sedangkan proporsionalitas menghubungkan besaran insentif dengan beban, kinerja, serta kontribusi pegawai. Pada saat yang sama, penggunaan anggaran harus menghasilkan manfaat yang sepadan dan tidak mengabaikan efisiensi belanja daerah.
Atas dasar itu, besaran TPP tidak semestinya dibagikan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab maupun hasil kerja. Evaluasi perlu melihat kontribusi masing-masing pegawai dan menilai apakah pekerjaan yang dilakukan mendukung sasaran organisasi. Pendekatan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membedakan capaian secara objektif, dengan ukuran yang transparan dan konsisten. Dengan demikian, TPP dapat mendorong perbaikan kinerja tanpa berubah menjadi pembayaran rutin yang terlepas dari kualitas pelaksanaan tugas.
Penilaian tersebut juga perlu dihubungkan dengan tujuan otonomi daerah: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah. Artinya, ukuran kinerja tidak cukup berhenti pada jumlah kegiatan atau laporan yang diselesaikan. Pekerjaan aparatur perlu dapat ditelusuri dampaknya terhadap warga, mutu dan kemudahan layanan, serta kemampuan daerah berkembang. Ketika evaluasi TPP memakai kaitan yang jelas kontribusi pegawai dan hasil bagi masyarakat, insentif menjadi lebih relevan dengan tujuan pemerintahan daerah. Prinsip ini sekaligus membantu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung keluaran yang bermanfaat, terukur, dan sesuai kebutuhan publik.
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri, Sri Purwaningsih, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tidak hanya membahas evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara, tetapi juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan tersebut. Kesamaan pemahaman diperlukan agar pemerintah daerah memiliki acuan yang selaras dalam mengelola TPP, sekaligus memastikan kebijakan itu mendukung kinerja dan mutu pelayanan. Dengan komunikasi antarpemerintah yang terbuka, perbedaan penafsiran dapat dibahas lebih awal dan pelaksanaan kebijakan di daerah diharapkan berjalan lebih tertib. Pembahasan bersama juga memberi ruang untuk mengaitkan pengelolaan TPP dengan tujuan yang lebih luas, yakni mendorong aparatur bekerja secara profesional dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ke depan, pengurusan TPP ASN akan didukung aplikasi Simona versi kedua yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Integrasi ini diharapkan menyederhanakan proses administrasi, sehingga tahapan pengelolaan informasi dan dokumen dapat dilakukan secara lebih terhubung. Dukungan sistem digital juga dapat membantu pemerintah daerah mengurangi pekerjaan yang berulang serta mempercepat penyampaian data yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan TPP. Bagi perangkat daerah, keterpaduan aplikasi berpotensi membuat alur kerja lebih mudah ditelusuri dan mendukung konsistensi informasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari percepatan digitalisasi pemerintahan, dengan pemanfaatan teknologi diarahkan untuk memperbaiki proses kerja, bukan sekadar memindahkan prosedur lama ke media elektronik.
Purwaningsih menekankan pentingnya pemerintah pusat dan daerah meninggalkan pola birokrasi lama yang lambat.
Baca juga: Evaluasi Kebijakan Ganjil-Genap Setelah Hampir Satu Dekade | Komitmen KAI untuk Meningkatkan Layanan Kereta Api di Usia 81 Tahun | Layanan SIM Keliling untuk Perpanjangan di Jakarta
