Palembang | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto upaya memperbaiki metode penghitungan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memanfaatkan citra satelit. Pembaruan metode ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi pemantauan titik panas, terutama di wilayah yang menjadi prioritas penanganan. Informasi tersebut disampaikan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10). Laporan itu disampaikan dalam rangka dua tahun pertama pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri. Dengan demikian, pembahasan mengenai pembaruan penghitungan menjadi bagian dari laporan BNPB kepada Presiden mengenai pemantauan karhutla.
Penggunaan citra satelit menjadi perhatian karena data yang dihasilkan digunakan untuk melihat sebaran titik panas dan memperkirakan luas area terdampak kebakaran. Melalui perbaikan metode penghitungan, BNPB berupaya memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi di lapangan. Pemantauan yang lebih cermat dapat membantu pemerintah memahami perubahan situasi di wilayah rawan, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun langkah penanganan. Dalam laporan tersebut, perhatian diarahkan pada lima provinsi prioritas. Namun, keterangan yang disampaikan menekankan tujuan pembaruan, yakni peningkatan akurasi pemantauan, tanpa merinci lebih lanjut perubahan teknis yang diterapkan atau hasil penghitungan terbaru untuk setiap provinsi.
Kristomei menyampaikan laporan itu dalam kapasitasnya sebagai Kepala BNPB. Ia mulai bertugas sejak dilantik pada 15 Oktober 2026. Penyampaian informasi dalam sidang kabinet memberi kesempatan bagi BNPB untuk melaporkan perkembangan pemantauan bencana kepada Presiden dan jajaran pemerintah. Untuk karhutla, pembaruan data berbasis citra satelit diarahkan agar pemantauan titik panas di wilayah prioritas dapat dilakukan dengan lebih tepat. Keakuratan penghitungan luas kebakaran juga penting agar gambaran mengenai skala kejadian tidak hanya bertumpu pada perkiraan yang kurang terukur. Laporan BNPB tersebut menegaskan fokus pada penyempurnaan metode, pemantauan yang akurat, serta perhatian khusus terhadap wilayah yang telah ditetapkan sebagai prioritas. Informasi lanjutan mengenai pelaksanaan teknis maupun dampak pembaruan belum dijabarkan dalam keterangan yang tersedia.
BNPB menetapkan lima provinsi sebagai wilayah prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Penetapan tersebut menjadi dasar bagi pemantauan dan kesiapsiagaan, termasuk pemanfaatan citra satelit untuk mengikuti perkembangan titik panas serta kondisi di lapangan. Daftar prioritas ini mencakup wilayah di Kalimantan dan Sumatera, dengan kebutuhan penanganan yang disesuaikan terhadap situasi masing-masing daerah. Melalui pembaruan pemantauan, informasi mengenai potensi karhutla dapat menjadi masukan bagi koordinasi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus membantu menentukan langkah antisipasi secara terarah. Penetapan sebagai prioritas tidak dengan sendirinya berarti seluruh provinsi tersebut mengalami kenaikan kejadian atau memiliki kondisi kebakaran yang sama.
Catatan mengenai perkembangan kejadian menunjukkan adanya kenaikan karhutla di Sumatera Selatan dan Jambi. Namun, Kristomei menyatakan peningkatan di kedua provinsi tersebut belum terlalu signifikan. Keterangan ini penting untuk membedakan perubahan yang tercatat dari tingkat perubahan yang dinilai dalam pemantauan. Dengan demikian, laporan mengenai kenaikan terbatas pada dua provinsi tersebut, bukan seluruh wilayah prioritas. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa kejadian juga meningkat di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, atau Kalimantan Barat. Kelima provinsi tetap menjadi fokus penanganan, tetapi informasi mengenai tren kejadian perlu disampaikan sesuai data yang tersedia dan pernyataan narasumber.
Pemantauan berbasis citra satelit mendukung pengamatan berkala terhadap kondisi wilayah prioritas dan dapat membantu petugas mengenali perkembangan yang perlu ditindaklanjuti. Hasil pemantauan perlu dipadukan dengan informasi lapangan agar langkah pencegahan maupun respons dapat disesuaikan dengan keadaan setempat. Bagi masyarakat dan pemerintah daerah, penyebutan lima provinsi sebagai prioritas menjadi penanda untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan alasan untuk menganggap situasinya seragam. Perkembangan karhutla di setiap wilayah tetap perlu dinilai secara terpisah, sementara informasi tentang kenaikan hanya dikaitkan dengan Sumatera Selatan dan Jambi. Pendekatan ini menjaga penyampaian informasi tetap akurat dan membantu koordinasi penanganan berlangsung berdasarkan kondisi yang terpantau.
Selain memperbarui pemantauan kebakaran hutan dan lahan melalui citra satelit, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menjalankan operasi modifikasi cuaca. Upaya ini dilakukan dengan menyemai es kering atau dry ice dari pesawat untuk membantu memicu hujan di wilayah yang membutuhkan penanganan karhutla. Hujan diharapkan dapat mendukung kondisi lingkungan yang lebih basah, terutama ketika sejumlah daerah menghadapi ancaman kebakaran dan memerlukan dukungan penanganan. Penyemaian tersebut merupakan langkah untuk mendorong terbentuknya hujan, bukan kegiatan pemadaman api secara langsung.
Kristomei melaporkan bahwa sebanyak 3.100 kilogram es kering telah disemai sejak 20 Oktober. Operasi itu dilaksanakan dalam lima sorti penerbangan. Jumlah tersebut menggambarkan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu memicu hujan pada area sasaran, sesuai kebutuhan penanganan karhutla. Pelaksanaan melalui beberapa sorti memungkinkan bahan penyemai dibawa dan dilepaskan dalam penerbangan yang terpisah. Informasi mengenai berat bahan dan jumlah penerbangan menjadi bagian dari laporan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca oleh BNPB. Dengan demikian, langkah ini melengkapi pembaruan pemantauan berbasis satelit melalui upaya untuk mendukung hadirnya hujan di kawasan yang memerlukan perhatian.
Untuk Sumatera Selatan, laporan tersebut mencatat satu sorti penerbangan dengan penggunaan 800 kilogram es kering. Rincian ini menunjukkan bagian operasi yang secara khusus dilakukan di provinsi tersebut, sementara total 3.100 kilogram mencakup penyemaian sejak 20 Oktober dalam lima sorti. Keterangan mengenai alokasi dan pelaksanaan penerbangan membantu menjelaskan cakupan kegiatan BNPB tanpa menyamakan penyemaian dengan pemadaman langsung. Tujuan utamanya adalah membantu memicu hujan di wilayah yang membutuhkan penanganan karhutla. Operasi modifikasi cuaca ini berjalan sebagai salah satu bentuk dukungan, berdampingan dengan pemantauan kondisi melalui citra satelit dan langkah penanganan lain yang relevan. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai upaya BNPB dalam merespons kebutuhan di daerah prioritas, termasuk Sumatera Selatan, dengan memanfaatkan penerbangan untuk menyemai es kering sesuai sasaran cuaca.
Dalam keterangannya, Kristomei menyampaikan adanya perubahan pada kondisi udara dan jarak pandang di Palembang setelah upaya penanganan karhutla dilakukan. Kadar partikulat di udara dilaporkan menurun, sementara jarak pandang mengalami peningkatan. Informasi tersebut menggambarkan dua perubahan yang dilaporkan pada periode setelah upaya itu, tanpa merinci pengukuran tambahan atau faktor lain yang memengaruhinya.
Jarak pandang di Palembang disebut meningkat dari 700 meter menjadi 7.000 meter. Perbandingan tersebut menunjukkan perubahan yang cukup besar angka awal dan angka yang dilaporkan kemudian. Kristomei juga menyebut partikulat PM 2,5 sebagai bagian dari keterangannya mengenai kondisi udara. Dengan demikian, laporan tersebut mencakup penurunan kadar partikulat dan peningkatan jarak pandang, sebagaimana disampaikan oleh Kristomei.
Angka jarak pandang itu memberi gambaran konkret mengenai perubahan yang dilaporkan di Palembang. Pada kondisi awal, jarak pandang tercatat 700 meter, sedangkan angka yang disebut setelahnya mencapai 7.000 meter. Penyebutan kedua angka tersebut membantu pembaca memahami skala perubahan tanpa perlu menarik kesimpulan di luar informasi yang disampaikan. Keterangan mengenai PM 2,5 melengkapi laporan tentang partikulat, tetapi tidak menyertakan angka kadar tertentu dalam informasi yang tersedia.
Penting untuk membedakan rincian yang dilaporkan dan penjelasan yang tidak tercantum dalam keterangan tersebut. Informasi yang disampaikan Kristomei menyebut arah perubahan, yaitu kadar partikulat menurun dan jarak pandang bertambah.
