Kabupaten Blora | Pemerintah Kabupaten Blora bersama pimpinan DPRD setempat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong kelanjutan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu. Upaya ini dilakukan melalui komunikasi langsung dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum, dua kementerian yang terkait dalam tahapan persiapan dan pembangunan fasilitas tersebut. Koordinasi lintas lembaga dinilai penting agar berbagai kebutuhan awal dapat ditangani secara terarah dan proses pembangunan tidak terhambat.
Bupati Blora Arief Rohman berkunjung ke Jakarta pada Senin (19/10) bersama Wakil Bupati Sri Setyorini, Ketua DPRD Blora Mustopa, Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra, serta jajaran organisasi perangkat daerah. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif dalam rombongan menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap rencana Sekolah Rakyat di Cepu. Dalam kunjungan itu, rombongan mengadakan pertemuan dengan jajaran kedua kementerian untuk menyampaikan perkembangan dan membahas langkah yang diperlukan agar tahapan berikutnya dapat segera disiapkan.
Di Kementerian Sosial, rombongan diterima Sekretaris Jenderal Muhamad Hasan Chabibie. Selanjutnya, koordinasi di Kementerian Pekerjaan Umum berlangsung bersama Pelaksana Tugas Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Aris Rudianto Nugroho. Pertemuan dengan kedua pihak tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan proses dan persyaratan di tingkat pusat, sekaligus memperkuat komunikasi antarlembaga mengenai rencana pembangunan sekolah.
Salah satu pokok pembahasan ialah memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu. Kepastian lokasi menjadi bagian penting dalam persiapan, karena diperlukan sebagai dasar untuk melanjutkan tahapan perencanaan dan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Blora juga mendorong percepatan proses penetapan lokasi agar rencana tersebut dapat bergerak ke tahap selanjutnya. Melalui koordinasi bersama DPRD dan kementerian terkait, pemerintah daerah berupaya memperoleh kejelasan mengenai langkah yang harus dipenuhi serta menjaga agar persiapan berjalan sesuai ketentuan. Komitmen bersama itu diharapkan mendukung kelancaran pembangunan Sekolah Rakyat dan memperkuat kesiapan daerah dalam merealisasikan program tersebut.
Dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Blora menjadi dorongan penting bagi kelanjutan rencana tersebut. Meski demikian, pembangunan di wilayah Cepu masih menunggu satu tahapan administratif utama, yakni penetapan lokasi atau penlok. Pemerintah kabupaten belum dapat menganggap proses itu selesai karena keputusan resmi masih diharapkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial. Penetapan tersebut diperlukan agar rencana pembangunan dapat bergerak ke tahap berikutnya dengan dasar yang jelas dan sesuai ketentuan.
Bupati Blora Arief menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyatakan kesiapan untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Kesiapan itu menjadi bentuk komitmen Blora dalam mendukung program pendidikan tersebut, sekaligus landasan untuk melanjutkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah kabupaten akan terus berkomunikasi dengan kementerian terkait guna menuntaskan persyaratan yang diperlukan dan mendorong proses penetapan lokasi. Langkah ini mencakup pemenuhan dokumen maupun koordinasi antarlembaga, sehingga berbagai kebutuhan sebelum pembangunan dapat dipastikan secara tertib.
Penlok tetap menjadi hal yang ditunggu, sehingga jadwal pelaksanaan selanjutnya bergantung pada penyelesaian proses tersebut. Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan dapat berlangsung sesuai rencana, tanpa mengabaikan ketentuan dan kesiapan yang harus dipenuhi. Salah satu sasaran yang diharapkan tetap tercapai ialah pembangunan memasuki tahap ketiga pada 22 Desember 2026. Target itu menjadi acuan dalam mendorong koordinasi dan persiapan, bukan penanda bahwa penetapan lokasi telah diterbitkan. Dengan dukungan pemerintah pusat serta kerja sama kabupaten dan kementerian, Blora berharap proses administratif dapat segera dituntaskan agar rencana Sekolah Rakyat di Cepu berlanjut secara terarah.
Bupati Arief memaparkan bahwa kesiapan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu menjadi salah satu aspek penting agar rencana pembangunan dapat berlanjut. Lahan yang disiapkan pemerintah daerah telah diperiksa oleh satuan kerja terkait. Pemeriksaan tersebut mencakup kondisi kawasan dan akses jalan menuju lokasi, sehingga kebutuhan dasar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dapat diketahui sejak awal. Kesiapan lahan dan keterhubungannya dengan jalan menjadi perhatian dalam upaya memastikan lokasi dapat dijangkau dan pekerjaan berjalan sesuai tahapan.
Menurut paparan pemerintah daerah, jalan masuk menuju kawasan memiliki lebar delapan meter. Ukuran tersebut menjadi bagian dari penilaian terhadap akses menuju lokasi serta mendukung mobilitas selama kegiatan pembangunan. Selain pemeriksaan akses, pekerjaan penimbunan dan penghamparan limestone di area lahan telah berjalan. Kedua pekerjaan itu merupakan tahapan persiapan kawasan sebelum pembangunan fisik berikutnya dilakukan. Pemantauan berkala juga digunakan untuk melihat perkembangan pekerjaan di lapangan dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan.
Laporan mingguan untuk periode 12–18 Oktober 2026 mencatat progres fisik penimbunan mencapai 95,70 persen. Capaian tersebut melampaui target sebesar 85,81 persen, atau lebih cepat 9,89 poin persentase dari rencana. Angka ini menunjukkan bahwa pekerjaan penimbunan berjalan lebih maju dibandingkan jadwal target pada periode pelaporan. Pemerintah daerah menyampaikan perkembangan itu sebagai bagian dari pemantauan kesiapan lokasi, sementara pekerjaan lainnya tetap perlu dilanjutkan sesuai kebutuhan dan tahapan pembangunan.
Untuk memperkuat konektivitas menuju kawasan, direncanakan pembangunan akses jalan beton sepanjang 323 meter dengan lebar delapan meter. Infrastruktur tersebut diharapkan menunjang akses yang lebih baik ke lokasi, baik selama proses pembangunan maupun ketika kawasan digunakan. Dukungan infrastruktur dasar juga disiapkan melalui jaringan air bersih yang direncanakan tersambung dengan PDAM dan pasokan listrik tiga fase oleh PLN. Ketersediaan akses jalan, air bersih, dan listrik menjadi bagian dari persiapan agar lokasi di Kecamatan Cepu memiliki prasarana pendukung yang memadai. Rincian kesiapan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mendorong penetapan lokasi dan melanjutkan koordinasi dengan satuan kerja terkait.Dalam mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di Cepu agar dapat berlanjut, Pemerintah Kabupaten Blora masih mengajukan sejumlah kebutuhan kepada pemerintah pusat. Salah satu hal yang perlu dituntaskan ialah pekerjaan pengurukan lahan, karena sekitar 2,9 hektare area masih belum diuruk. Penyelesaian bagian tersebut menjadi bagian dari kesiapan lokasi yang perlu ditangani sebelum proses pembangunan memasuki tahapan lebih lanjut. Pemkab Blora menyampaikan kebutuhan ini sebagai tindak lanjut atas upaya penetapan lokasi, bukan sebagai keterangan bahwa seluruh pekerjaan lahan telah selesai.
Selain pengurukan, kondisi tanah dan topografi di lokasi juga perlu diselidiki. Pemeriksaan tersebut dibutuhkan untuk menyediakan informasi teknis mengenai karakter lahan yang akan menjadi tempat pembangunan. Hasil penyelidikan dapat menjadi bahan dalam menyiapkan desain teknis, sehingga rancangan pembangunan disusun dengan mempertimbangkan keadaan lokasi. Pemkab Blora turut mengajukan penyusunan desain teknis pembangunan sebagai kebutuhan lanjutan kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, pekerjaan atas lahan, kajian kondisi tanah, serta perencanaan teknis dipandang sebagai rangkaian persiapan yang perlu mendapat perhatian dalam proses kesiapan lokasi.
Untuk tahapan berikutnya, koordinasi direncanakan dilakukan bersama satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Pembahasan dengan satuan kerja tersebut akan berkaitan dengan tindak lanjut kebutuhan teknis dan kesiapan lokasi. Agenda tindak lanjut mengenai kesiapan lokasi direncanakan pada 27 Oktober 2026. Tanggal itu disebut sebagai rencana koordinasi, bukan kepastian bahwa seluruh persyaratan akan selesai pada hari tersebut atau bahwa pembangunan akan langsung dimulai setelahnya. Proses selanjutnya tetap mengikuti pembahasan dan penanganan kebutuhan yang diajukan.
Pemkab Blora menyatakan akan melanjutkan koordinasi lintas pemerintah agar persyaratan teknis dan administrasi dapat diproses sesuai rencana. Koordinasi itu juga ditujukan untuk mendukung proses penetapan lokasi, seiring dengan penyelesaian kebutuhan lahan, penyelidikan kondisi tanah dan topografi, serta penyusunan desain teknis.
Baca juga: Pembangunan MRT Thamrin-Kwitang Segera Dimulai
