Jakarta | Pengamat politik Boni Hargens menyoroti munculnya gerakan oposisi jalanan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sorotan tersebut mengacu pada aktivitas kelompok atau individu yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah di luar lembaga legislatif. Dalam pengertian ini, oposisi jalanan tidak terbatas pada demonstrasi di ruang publik, tetapi juga mencakup penyampaian sikap dan kritik melalui media sosial. Istilah itu menggambarkan dinamika politik yang berkembang di luar jalur parlemen, ketika masyarakat menggunakan berbagai ruang untuk menyuarakan pandangan.
Boni menyampaikan pandangannya dalam program televisi “Rakyat Bersuara” bertajuk “730 Hari Pemerintahan, Suara dan Harapan”. Program tersebut disiarkan pada Selasa, 20 Oktober 2026, bertepatan dengan pembahasan dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran. Tema acara menempatkan suara publik dan harapan masyarakat sebagai bagian dari evaluasi atas jalannya pemerintahan. Dalam konteks itu, kemunculan oposisi nonparlemen menjadi salah satu gejala yang mendapat perhatian, terutama karena kritik dapat disampaikan melalui kanal digital maupun aksi langsung.
Keberadaan gerakan di luar parlemen menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pemerintah tidak hanya berlangsung melalui partai politik dan lembaga legislatif. Ruang publik, termasuk media sosial dan jalanan, turut menjadi arena bagi warga untuk merespons kebijakan serta menyampaikan aspirasi. Namun, istilah oposisi jalanan perlu dipahami secara luas sebagai kategori gerakan dan ekspresi politik, bukan semata-mata sebagai aksi demonstrasi. Bentuk, skala, dan pesan yang dibawa oleh kelompok-kelompok tersebut dapat berbeda. Sorotan Boni mengangkat fenomena ini sebagai bagian dari percakapan mengenai hubungan pemerintah dengan masyarakat selama dua tahun masa pemerintahan. Pembahasan tersebut juga menandai pentingnya mencermati bagaimana suara kritis muncul, berkembang, dan memperoleh ruang dalam kehidupan politik nasional, baik secara daring maupun langsung di tengah masyarakat.
Boni Hargens menilai gelombang oposisi di jalanan perlu dibaca dalam kaitannya dengan ruang kritik di parlemen. Menurutnya, ketika suara yang berbeda atau kritis tidak memperoleh saluran yang memadai dalam lembaga perwakilan, aspirasi tersebut dapat mencari ruang lain untuk disampaikan. Penilaian ini menempatkan dinamika di luar parlemen bukan sebagai gejala yang berdiri sendiri, melainkan sebagai salah satu kemungkinan ketika jalur politik formal dirasakan terbatas. Karena itu, pembahasan mengenai oposisi jalanan juga menyentuh fungsi parlemen dalam menampung perbedaan pandangan, menyampaikan keberatan, dan mempertemukan kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan pemerintah. Keterbatasan ruang kritik, dalam kerangka pandang Boni, menjadi latar yang penting untuk memahami mengapa ekspresi politik dapat bergerak ke luar institusi resmi. Ia tidak menyatakan bahwa setiap kritik pasti berujung pada demonstrasi, tetapi mengaitkan tersumbatnya saluran formal dengan terbukanya kemungkinan berkembangnya gerakan di luar parlemen.
Kaitan tersebut berangkat dari jalur penyampaian aspirasi. Jika pandangan kritis dapat dibahas dan direspons melalui mekanisme politik formal, warga dan kelompok politik memiliki ruang untuk menyampaikan tuntutan melalui lembaga perwakilan. Sebaliknya, apabila aspirasi itu tidak tersalurkan atau dinilai tidak mendapat tempat, kegiatan politik di luar parlemen dapat menjadi salah satu bentuk ekspresi. Boni mengemukakan kemungkinan bahwa gerakan semacam itu berkembang ketika suara kritis terbatas di dalam parlemen. Dengan demikian, ia menyoroti hubungan kualitas ruang dialog politik dan dinamika mobilisasi publik, bukan memastikan bahwa satu keadaan selalu menghasilkan akibat tertentu. Gerakan di jalanan dalam penjelasan ini mencerminkan kebutuhan akan saluran bagi aspirasi, sementara jalur formal tetap menjadi bagian penting dari proses politik. Penekanan tersebut juga mengarahkan perhatian pada kemampuan institusi untuk membuka ruang bagi kritik, tanpa menganggap bahwa keberadaan kritik dengan sendirinya meniadakan perbedaan atau menyelesaikan persoalan.
Boni juga memperingatkan bahwa bila tidak tercapai titik temu, gerakan di luar parlemen berisiko menjadi persoalan yang terus bergulir. Peringatan itu disampaikan sebagai kemungkinan yang perlu diperhatikan, bukan sebagai kepastian mengenai arah maupun dampak gerakan. Titik temu dapat dipahami sebagai ruang untuk mempertemukan aspirasi kritis dengan respons politik, sehingga perbedaan tidak dibiarkan tanpa saluran komunikasi. Namun, penilaian Boni tidak merinci hasil tertentu yang pasti akan muncul apabila kesepahaman tidak tercapai. Yang ditekankan adalah risiko berlanjutnya dinamika ketika suara kritis terbatas di parlemen dan tidak ditemukan cara untuk menjembatani perbedaan. Dalam konteks dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pandangan tersebut menggarisbawahi pentingnya mencermati hubungan oposisi, ruang kritik di lembaga perwakilan, dan ekspresi politik di luar parlemen, dengan tetap membedakan peringatan dari kepastian faktual mengenai perkembangan selanjutnya. Karena itu, perhatian pada ruang dialog menjadi relevan dalam membaca dinamika tersebut, tanpa menyimpulkan lebih jauh dari penilaian yang disampaikan Boni.
Dalam menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Boni Hargens menyampaikan apresiasi terhadap kemampuan pemerintah menghadapi berbagai gejolak politik. Menurut Boni, dinamika dan tantangan yang muncul selama periode tersebut tidak membuat pemerintahan kehilangan kendali. Ia menilai pemerintah cukup mampu menjaga stabilitas sekaligus merespons perkembangan politik yang berlangsung. Penilaian ini, sebagaimana disampaikan Boni, menunjukkan bahwa ketahanan politik menjadi salah satu sisi positif yang patut diperhatikan dalam evaluasi pemerintahan. Pandangan tersebut merupakan penilaian Boni terhadap kinerja politik pemerintah, bukan kesimpulan yang secara otomatis mewakili seluruh pengamat atau kelompok masyarakat.
Boni juga menyoroti pengelolaan hubungan politik di parlemen. Ia menilai komunikasi dan koordinasi pemerintah dengan kekuatan-kekuatan politik di lembaga legislatif berjalan efektif. Dalam pandangannya, hubungan tersebut membantu proses pembahasan kebijakan dan mendorong legislasi berlangsung relatif cepat. Boni mengaitkan kelancaran itu dengan kemampuan membangun kesepahaman di parlemen, sehingga perbedaan kepentingan dapat dikelola tanpa selalu berujung pada kebuntuan. Ia turut menyebut peran tokoh Gerindra, Dasco, sebagai faktor yang signifikan dalam dinamika tersebut. Menurut Boni, keterlibatan Dasco berkontribusi terhadap pengelolaan komunikasi politik dan upaya menjaga agar agenda legislasi tetap bergerak.
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu contoh yang disampaikan Boni untuk menggambarkan proses legislasi yang dinilainya berjalan lancar. Ia melihat pembahasan rancangan tersebut sebagai bagian dari agenda hukum yang dapat terus didorong melalui mekanisme politik dan parlemen. Boni menyatakan harapan agar RUU itu dapat disahkan menjadi undang-undang pada Desember mendatang. Harapan tersebut mencerminkan keyakinannya terhadap peluang penyelesaian legislasi, meski tahapan formal dan keputusan akhir tetap berada pada lembaga berwenang. Secara keseluruhan, apresiasi Boni bertumpu pada kemampuannya melihat stabilitas politik, hubungan pemerintah-parlemen yang efektif, serta kemajuan pembahasan aturan sebagai capaian penting. Semua poin itu perlu dipahami sebagai pandangan Boni Hargens tentang dua tahun pemerintahan, bukan penetapan bahwa proses politik maupun legislasi bebas dari kritik dan tantangan.
Boni Hargens menggambarkan keadaan politik dengan dua sisi yang berjalan bersamaan: optimisme dan pesimisme. Di satu sisi, pemerintahan dapat menjalankan agenda dengan dukungan politik yang kuat. Di sisi lain, susunan kekuatan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang seberapa luas ruang tersedia bagi pandangan yang berbeda. Baginya, dinamika politik bukan persoalan yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Keputusan dan ketegangan di tingkat pemerintahan dapat turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga keseimbangan efektivitas kerja dan keterwakilan aspirasi menjadi penting untuk diperhatikan.
Konsentrasi kekuatan politik yang besar di parlemen, sebagaimana ia soroti, berpotensi menyisakan ruang yang terbatas bagi kelompok oposisi. Dukungan mayoritas dapat membantu pemerintah menggerakkan kebijakan, tetapi kondisi itu juga dapat membuat kritik dan pengawasan melalui jalur formal tidak memperoleh tempat yang cukup.
Baca juga: Skandal OTT KPK: Menyoroti Terlibatnya Nusron Wahid dan Kasus di ATR/BPN | Kritik Prabowo kepada Para Pakar yang Mencemaskan | Keberatan PAN Terhadap Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen
