Jakarta | Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menyiapkan pengembangan teknologi yang dapat memperkirakan potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut, hingga tiga hari sebelum kejadian. Upaya ini diarahkan untuk memberi waktu lebih panjang bagi pihak terkait untuk mengenali risiko dan menyiapkan langkah pencegahan. Dengan informasi yang tersedia lebih awal, penanganan diharapkan tidak baru dimulai setelah api muncul atau meluas.
Pemantauan yang dituju tidak berhenti pada pengamatan kondisi lapangan. Sistem perlu membantu mengidentifikasi persoalan di suatu wilayah, membaca faktor yang dapat memicu kebakaran, lalu menganalisis kemungkinan perkembangan risikonya. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan lokasi yang perlu mendapat perhatian, mengatur kesiapsiagaan, serta mengarahkan tindakan pencegahan secara lebih terukur. Pendekatan ini penting di lahan gambut, karena kondisi lingkungan dan perubahan cuaca dapat memengaruhi tingkat kerawanan kebakaran.
Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menyampaikan bahwa teknologi yang mampu membuat prediksi hingga tiga hari untuk seluruh wilayah Indonesia belum tersedia. Meski demikian, ia menyebut sistem yang telah dikembangkan oleh pihak lain berpeluang dimanfaatkan. Karena itu, BPGMN tidak hanya berfokus membangun teknologi sendiri, tetapi juga menjajaki pemakaian perangkat dan sistem yang sudah ada, dengan mempertimbangkan dukungan berbagai pengembang.
BPGMN telah mengidentifikasi sejumlah pengembang teknologi yang dapat membantu kebutuhan tersebut. Rencana pemantauan juga akan memanfaatkan sistem dari berbagai pihak, termasuk kepolisian daerah. Kolaborasi ini diharapkan memperluas informasi yang tersedia dan memperkuat pengawasan, sehingga gambaran kondisi lapangan dapat dipadukan dengan analisis potensi ancaman. Ketersediaan data dari beberapa sumber juga dapat membantu petugas membandingkan situasi dan menentukan tindak lanjut dengan lebih cepat.
Sriyanto menyampaikan keterangan itu di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/10). Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pengembangan prediksi dini masih membutuhkan kerja sama serta pemanfaatan teknologi yang tersedia. Dengan sistem yang dapat mengenali pemicu dan memperkirakan risiko sebelum kejadian, BPGMN berharap pemantauan karhutla menjadi lebih antisipatif. Informasi beberapa hari sebelumnya dapat memberi kesempatan bagi instansi terkait untuk memprioritaskan kawasan rawan dan melakukan pencegahan sebelum api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Tinggi muka air gambut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kerawanan kebakaran. Kondisi air yang terus menurun dapat menandakan gambut semakin kering dan lebih mudah terbakar, sehingga pemantauan perlu dilakukan secara berkala. Sriyanto menyebutkan bahwa apabila permukaan air berada di bawah 40 sentimeter, tindakan perlu segera dilakukan untuk menekan risiko kebakaran. Ambang tersebut dapat menjadi peringatan bagi pihak terkait agar tidak menunggu munculnya titik api sebelum menyiapkan langkah pencegahan. Informasi mengenai tinggi muka air juga perlu dibaca bersama kondisi lain di lapangan, agar penilaian risiko tidak hanya bertumpu pada satu indikator.
Untuk mendukung tindakan yang tepat, kondisi gambut perlu dipetakan secara terperinci di seluruh Indonesia. Pemetaan dapat membantu menggambarkan kawasan yang rentan, sekaligus menunjukkan bagian yang memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan air. Salah satu kebutuhan yang perlu diidentifikasi ialah lokasi yang membutuhkan sekat kanal. Penentuan lokasi tersebut perlu didasarkan pada kondisi gambut dan kebutuhan pengendalian air setempat, bukan dilakukan secara seragam tanpa memperhatikan perbedaan wilayah. Dengan gambaran yang lebih rinci, pemantauan dapat diarahkan ke area berisiko, sementara upaya pencegahan dapat disesuaikan dengan karakteristik kawasan. Data lapangan yang diperbarui juga berperan untuk memperkuat pemahaman tentang perubahan kondisi gambut dari waktu ke waktu.
Prediksi yang disiapkan lebih awal dapat menghubungkan informasi kerawanan dengan langkah mitigasi sebelum situasi memburuk. Di wilayah berisiko tinggi, kesiapan dapat mencakup perlindungan warga serta perencanaan evakuasi apabila diperlukan. Sriyanto menekankan pentingnya menentukan titik aman dan mekanisme evakuasi agar warga memiliki acuan ketika ancaman meningkat. Penetapan titik aman dan mekanisme tersebut perlu disiapkan sebagai bagian dari kesiapsiagaan, dengan mempertimbangkan informasi prediksi dan pemetaan risiko yang tersedia. Dengan demikian, peringatan dini bukan hanya menjadi informasi mengenai kemungkinan kebakaran, tetapi juga dasar untuk menyiapkan respons yang relevan. Pemantauan tinggi muka air, pemetaan gambut, dan kesiapan masyarakat dapat saling mendukung dalam menekan dampak kebakaran.
Kepala BPGMN Setyawan Pudyatmoko menjelaskan bahwa persoalan mendasar dalam pengelolaan gambut adalah perubahan kondisi alaminya. Ekosistem gambut semestinya berada dalam keadaan basah dan lembap, tetapi dapat berubah menjadi kering ketika airnya terus mengalir keluar. Perubahan tersebut bukan sekadar persoalan permukaan tanah, melainkan turut memengaruhi kemampuan gambut mempertahankan kelembapan dan menghadapi musim kemarau. Karena itu, pengelolaan perlu memperhatikan tata air di dalam dan di sekitar kawasan, bukan hanya menanggapi kebakaran setelah terjadi. Upaya menjaga gambut tetap basah menjadi bagian penting untuk mengurangi kerentanan kawasan terhadap kekeringan dan kebakaran.
Salah satu faktor yang dapat mempercepat hilangnya air adalah keberadaan kanal yang mengalirkannya keluar dari kawasan gambut. Dampaknya dapat terjadi pula pada kubah gambut, yaitu bagian bentang alam yang berfungsi sebagai tempat penimbunan air. Setyawan menekankan bahwa kubah gambut menyimpan air, tetapi air tersebut dapat habis ketika kanal dibuat dan mengalirkannya keluar. Jika cadangan air berkurang, gambut kehilangan kelembapan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kondisi alaminya. Pada musim kemarau, ketika pasokan air semakin terbatas, kawasan yang telah mengalami pengeringan menjadi lebih rentan. Kondisi kering juga dapat memperbesar risiko terjadinya kebakaran.
Untuk menangani persoalan itu, BPGMN merencanakan pemetaan kanal di kawasan gambut. Pemetaan diperlukan untuk mengetahui lokasi saluran yang memengaruhi aliran air, termasuk kanal yang mengarah keluar dari kubah gambut. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan lokasi penanganan secara lebih terarah. Setelah kanal teridentifikasi, rencana berikutnya adalah membangun sekat kanal. Sekat berfungsi memperlambat aliran air yang keluar, sehingga air tidak cepat meninggalkan kawasan dan kelembapan gambut dapat lebih terjaga. Langkah ini bukan berarti menghilangkan seluruh aliran air, melainkan mengelolanya agar cadangan air di dalam gambut tidak terkuras. Dengan memahami hubungan kanal, kubah gambut, dan kondisi kelembapan, upaya pemetaan serta penyekatan diharapkan membantu mempertahankan fungsi gambut, terutama saat menghadapi musim kering.
Pengelolaan gambut yang efektif memerlukan keterlibatan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitarnya. Warga memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi lahan, perubahan muka air, serta kegiatan ekonomi setempat. Karena itu, upaya pencegahan kebakaran perlu disusun bersama masyarakat, bukan hanya disampaikan sebagai pembatasan pemanfaatan lahan. Pendekatan kolaboratif dapat membantu memastikan langkah perlindungan gambut sesuai dengan kondisi lokal dan dapat diterapkan secara berkelanjutan. Pelibatan warga juga penting dalam pemantauan awal kekeringan dan potensi munculnya titik api, sehingga informasi lapangan dapat mendukung tindakan pencegahan.
Menurut Setyawan, menjaga gambut dari kebakaran harus berjalan seiring dengan keberlanjutan ekonomi warga. Pencegahan tidak seharusnya menghilangkan sumber penghidupan masyarakat, melainkan mendorong pilihan usaha yang selaras dengan karakter ekosistem. Salah satu arah yang dapat dikembangkan ialah budidaya komoditas yang tidak membutuhkan banyak air, seperti sagu, jelutung, dan nanas. Pilihan tanaman tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi tekanan terhadap lahan sekaligus menyediakan peluang ekonomi. Penerapannya tetap perlu mempertimbangkan kesesuaian lokasi, kebutuhan pasar, serta dukungan pendampingan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Perencanaan pencegahan juga membutuhkan pemodelan ilmiah untuk memperkirakan kapan dan di mana kekeringan berpotensi terjadi, kemudian memetakan tingkat risiko kebakaran. Prediksi tersebut dapat membantu menentukan wilayah prioritas dan waktu yang tepat untuk melakukan langkah antisipasi.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | TNI Gencarkan Penyuluhan Door to Door Cegah Karhutla di Kabupaten Sambas | Iptu Udi Muhdi Pimpin Patroli Public Address, Imbau Warga Cegah Karhutla
