KOTA BANDUNG, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Kehadiran Jokowi tersebut dalam rangka memberikan arahan kebangsaan pada Rakorda PSI yang salah satunya beragendakan penjaketan kader baru DPD PSI Kota Bandung sekaligus bertemu warga dan relawan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara resmi memamerkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Keterangan yang tercatat menyebut Pemilih yang paling rentan berpaling dari PSI adalah kalangan kelas menengah berpendidikan dengan kesadaran kritis, bukan pemilih berbasis identitas kelompok," kata Novri.
Data lain dalam laporan menunjukkan Dalam Rakorda PSI di Bandung, Sabtu (26/9/2026), Jokowi mengklaim telah bergabung dengan partai berlambang gajah tersebut sejak 14 Oktober 2025. Oleh sebab itu saya sampaikan, mau parliamentary threshold 5 persen, oke, enggak masalah. Mau 7 persen, 8 persen, enggak masalah," ujar Jokowi dalam pidatonya. Optimisme Jokowi berbenturan dengan rekam jejak PSI pada Pemilu 2024. Hasil rekapitulasi KPU mencatat PSI hanya meraup 2,8 persen suara (4.260.169 suara) gagal menembus ambang batas 4 persen yang diatur UU Pemilu.
Informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut mencakup Jokowi menegaskan posisinya di partai yang dipimpin sang putra, Kaesang Pangarep, kini sudah final. Berbekal status barunya, ia menyuntikkan optimisme kepada para kader agar tak gentar menghadapi aturan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) menuju Senayan. Menariknya, pada saat MK membacakan putusan tersebut, Jokowi menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam pertemuan tertutup dari jangkauan media. Apakah Polemik Ijazah Gibran Pengaruhi Politik Jokowi-PSI? youtube/Setpres Kemenangan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden tak lepas dari pengaruh besar sang ayah, Joko Widodo, yang kala itu menjabat sebagai presiden.
Prabowo Undang Jokowi Ke Kertanegara Semalam, Bertemu 2 JamJokowi Temui Prabowo saat MK Bacakan Putusan soal Ijazah Gibran Di tengah euforia masuknya Jokowi ke PSI, badai politik justru menghantam sang anak tertua, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan Selasa (6/10/2026) malam, menegaskan bahwa tidak ditemukan bukti Gibran memiliki ijazah setingkat SMA, meski Mahkamah tidak menerima permohonan pembatalan jabatannya. Wakil Presiden RI Gibran Rakbuming Raka Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027, 20/5/26. Kini, di tengah ambisi PSI menembus parlemen, muncul pertanyaan: sejauh mana polemik ijazah Gibran akan menggerus elektabilitas partai? Sosiolog Universitas Airlangga, Novri Susan, menilai seluruh entitas keluarga Jokowi telah menyatu menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas PSI. Kontroversi yang menerpa dinasti politik ini dapat menjadi berkah sekaligus musibah. Berkah diraih jika keluarga Jokowi mampu mengklarifikasi polemik ijazah dalam koridor hukum dan sistem pendidikan formal, yang berpotensi melahirkan empati publik. Sebaliknya, musibah mengintai jika mereka gagal menjawabnya, lantaran dapat memicu gelombang antipati terhadap politik keluarga Jokowi. Seberapa Ampuh Jokowi Effect Ubah Nasib PSI di Pemilu 2029? Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, melihat Putusan MK tetap menyisakan beban politik berat bagi Jokowi. Meski secara hukum status Gibran aman, pertimbangan hakim terkait ketiadaan bukti ijazah SMA berpotensi menggerogoti legitimasi politiknya. Publik, menurut Ahyar, akan terus mengaitkan putusan ini dengan jejak Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 serta polemik ijazah Jokowi sebelumnya—memperkuat persepsi adanya pelonggaran aturan khusus demi keluarga. Efeknya terutama terasa di kalangan kritis. Sementara loyalis akan membacanya sebagai kemenangan," ujar Ahyar, Rabu (7/10/2026). Ahyar menilai dampak elektoral Jokowi terhadap PSI belum signifikan. Survei IPO periode Juli–Agustus 2026 mencatat elektabilitas PSI masih tertahan di angka 1,9 persen meski Jokowi telah melakukan safari politik ke berbagai daerah. Menurutnya, isu ini mencederai rebranding awal PSI yang mengusung citra partai muda, bersih, dan taat aturan. Pemilih muda-urban yang kritis sebagian besar sudah lepas sejak 2024. Jadi isu ini tidak banyak menggerus suara, tetapi mengunci plafon elektabilitas PSI (mengeraskan ceiling). Ironisnya, isu ini memukul langsung merek awal PSI sebagai partai muda yang bersih dan taat aturan," tutur Ahyar. Jokowi Jadi Kader PSI, Grace Natalie: Soal Jabatan Tunggu Beliau Ahyar menambahkan, risiko efek ekor jas negatif (negative coattail effect) saat ini berada di tingkat sedang, tetapi berpotensi membesar tergantung sikap lembaga tinggi negara. Jika KPU dan DPR diam, isu ini akan meredup seperti kontroversi MK 90. Risikonya menjadi serius jika elite koalisi menggunakannya sebagai alat tawar menjelang 2029. Karena PSI menggantungkan hampir seluruh nasibnya pada Jokowi, partai ini tak punya bantalan saat citra sang figur terkikis," tutup Ahyar. Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai polemik ini berpotensi menjadi beban politik bagi Jokowi karena keabsahan Gibran melekat erat pada legacy politiknya. Saat Jokowi resmi berbaju PSI, isu yang membelit Gibran otomatis kian mudah disangkutpautkan dengan Jokowi dan parpol barunya. Jokowi Tegaskan Masuk PSI Sejak Oktober 2025 dan Pamer KTA Meski demikian, Arifki menyebut kontroversi tak selalu merugikan secara elektoral. Tinggi intensitas perdebatan publik justru mendongkrak visibilitas politik Gibran sebagai amunisi panggung menuju Pemilu 2029. Ada paradoks di sini: semakin isu ini diperdebatkan, semakin besar eksposur politik Gibran. Eksposur memang tak otomatis konversi ke dukungan elektoral, tapi dari perspektif komunikasi politik, visibility adalah modal awal membangun political relevance," ujar Arifki, Rabu (7/10/2026). Arifki menambahkan, jika PSI terus bersandar sepenuhnya pada ketokohan Jokowi, setiap prahara yang menimpa Jokowi maupun Gibran bakal berimbas ke partai. Solusinya, PSI harus mampu mengonversi popularitas Jokowi menjadi kekuatan identitas kelembagaan partai. Saksi Ungkap Pembagian Kuota Haji Tambahan 50:50 Arahan Jokowi Di sisi lain, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai gempuran isu ijazah perlahan menggerus Jokowi effect. Rentetan serangan tersebut membentuk persepsi publik bahwa keluarga Solo memiliki persoalan mendasar terkait dokumen administrasi pendidikan. Presiden ketujuh Joko Widodo (tengah) didampingi Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie Louisa (kiri) dan Ketua Harian PSI Ahmad H M Ali (kanan) menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026). Walau begitu, Agung menganggap sentimen negatif ini tak serta-merta melumpuhkan PSI. Menurutnya, simbiosis mutualisme Jokowi dan PSI masih bisa mendatangkan keuntungan elektoral di tengah terpaan isu. Kalau ditanya efek negatif ke PSI, saya kira tidak, karena PSI tetap membutuhkan figur kuat dan solid seperti Pak Jokowi," tutur Agung, Rabu (7/10/2026). Tirto telah berupaya mengonfirmasi jajaran pengurus DPP PSI terkait potensi dampak polemik ijazah Gibran terhadap elektabilitas partai usai berlabuhnya Jokowi. Saat dihubungi, Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, enggan memberikan tanggapan substansial dan hanya mengaitkan keberadaan mantan presiden tersebut. Beliau sudah pulang ke Solo," kata Bestari singkat, Rabu (7/10/2026). Upaya konfirmasi juga dilayangkan kepada Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, serta Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman. Namun, hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan respons.
