JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5 persen menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian global. Tekanan geopolitik, perubahan arah kebijakan moneter negara maju, perlambatan perdagangan, serta gejolak harga komoditas belum sepenuhnya menggoyahkan aktivitas ekonomi domestik. Konsumsi masyarakat, investasi, dan belanja pemerintah tetap menjadi penopang utama, sementara sektor-sektor produktif terus berupaya menjaga momentum pemulihan dan ekspansi.
Namun, laju tersebut belum dinilai memadai untuk membawa Indonesia naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi. Pertumbuhan 5 persen memang mencerminkan stabilitas, tetapi belum cukup menciptakan peningkatan produktivitas, pendapatan per kapita, dan kesempatan kerja berkualitas pada skala yang dibutuhkan. Indonesia memerlukan pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih inklusif, dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas serta mampu mengejar target transformasi ekonomi jangka panjang.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu dalam keterangannya di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa tantangan Indonesia bukan semata-mata mempertahankan pertumbuhan, melainkan meningkatkan efisiensi investasi sehingga setiap modal yang masuk dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian.
Efisiensi investasi menjadi faktor penting karena peningkatan volume penanaman modal tidak otomatis menghasilkan lompatan ekonomi. Investasi perlu diarahkan pada sektor produktif, memperkuat industri pengolahan, memperluas kapasitas teknologi, dan menciptakan lapangan kerja dengan produktivitas tinggi. Kualitas perencanaan, kepastian regulasi, infrastruktur, serta kemampuan sumber daya manusia juga menentukan seberapa efektif investasi diterjemahkan menjadi pertumbuhan.
Menurut Anggito, transformasi ekonomi yang lebih kuat membutuhkan koordinasi kebijakan dan keberanian melakukan pembenahan struktural. Pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat perlu membangun ekosistem yang mendorong inovasi sekaligus mengurangi hambatan biaya. Dengan efisiensi investasi yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipertahankan pada kisaran 5 persen, tetapi dapat ditingkatkan secara konsisten untuk mendukung ambisi Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi.
Anggito menilai transformasi ekonomi nasional tidak dapat diukur hanya dari seberapa besar nilai investasi yang berhasil dihimpun Indonesia. Penambahan modal memang penting untuk memperluas kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing. Namun, investasi baru memberikan dampak maksimal apabila dikelola secara produktif, diarahkan ke sektor bernilai tambah, serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, dan kepastian regulasi. Karena itu, perhatian pemerintah perlu bergeser dari sekadar mengejar peningkatan jumlah investasi menuju upaya memastikan setiap modal yang masuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.
Secara kuantitatif, rasio investasi Indonesia telah mencapai sekitar 30,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut menunjukkan bahwa porsi sumber daya yang dialokasikan untuk investasi tergolong signifikan. Meski demikian, tingkat investasi yang tinggi belum otomatis menghasilkan pertumbuhan yang sebanding. Hal ini tercermin dari incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang masih berada di kisaran level 6. ICOR mengukur besarnya tambahan modal yang diperlukan untuk menciptakan tambahan output ekonomi. Semakin tinggi angkanya, semakin besar investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan dengan nilai yang sama.
Dengan demikian, ICOR yang tinggi menandakan bahwa investasi yang masuk belum efisien dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Modal yang tersedia dapat tertahan dalam proyek yang kurang produktif, mengalami pembengkakan biaya, atau belum ditopang ekosistem usaha yang memadai. Anggito menegaskan bahwa persoalan Indonesia bukan kekurangan investasi, melainkan rendahnya produktivitas investasi. Agenda pembangunan perlu menempatkan “better investment” sebagai prioritas, bukan hanya “higher investment”. Pendekatan tersebut mencakup pemilihan proyek yang lebih tepat sasaran, peningkatan tata kelola, penyederhanaan proses usaha, penguatan keterkaitan industri, serta evaluasi manfaat investasi secara berkala. Ketika efisiensi membaik, investasi yang sama dapat menghasilkan output, produktivitas, dan pertumbuhan yang lebih tinggi.
Menurut pandangan Anggito, peningkatan rasio investasi tidak dapat dipisahkan dari upaya menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Rasio tersebut menggambarkan besarnya tambahan modal yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan output. Semakin tinggi ICOR, semakin besar investasi yang dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam jumlah yang sama. Karena itu, kenaikan investasi perlu disertai peningkatan efisiensi agar modal yang masuk dapat menghasilkan nilai tambah secara lebih optimal.
Penambahan modal memang dapat meningkatkan pemasukan investasi, tetapi dampaknya terhadap perekonomian bergantung pada kualitas pemanfaatannya. Apabila modal digunakan tanpa efisiensi, investasi yang lebih besar belum tentu mendorong peningkatan produktivitas, kompetensi, dan daya saing nasional. Dalam kondisi seperti itu, perekonomian hanya menerima tambahan dana, sementara kemampuan untuk mengolah dana tersebut menjadi output, inovasi, serta kapasitas produksi yang lebih tinggi tidak berkembang secara sepadan. Penurunan ICOR menjadi penanda bahwa modal dimanfaatkan dengan lebih efektif untuk menghasilkan pertumbuhan.
Hubungan jumlah modal dan pertumbuhan ekonomi dengan demikian tidak bersifat otomatis. Modal menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memperluas kegiatan ekonomi, sedangkan efisiensi menentukan seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh dari sumber daya tersebut. Jika rasio investasi meningkat bersamaan dengan perbaikan efisiensi, tambahan modal dapat mendukung peningkatan produktivitas dan penguatan kemampuan ekonomi. Sebaliknya, investasi tanpa perbaikan pemanfaatan modal berisiko hanya memperbesar nilai investasi, tanpa memberikan dorongan yang setara terhadap kompetensi dan daya saing Indonesia. Bagi kemampuan Indonesia melakukan lompatan ekonomi, kedua aspek tersebut perlu berjalan beriringan: memperbesar investasi sekaligus menurunkan ICOR agar setiap modal yang ditanamkan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi nasional.
Anggito menilai efisiensi investasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan struktural. Persoalan tersebut membuat investasi belum sepenuhnya mampu mendorong lompatan ekonomi secara optimal. Salah satu kendala utama adalah biaya logistik yang masih tinggi. Beban ini memengaruhi pergerakan barang, meningkatkan biaya kegiatan usaha, dan mengurangi efisiensi investasi, terutama ketika proses produksi melibatkan rantai pasok yang panjang.
Hambatan lain terlihat pada sektor keuangan yang dinilai belum cukup dalam. Kedalaman sektor keuangan berkaitan dengan kemampuan sistem keuangan menyediakan dukungan pembiayaan bagi kegiatan ekonomi dan investasi. Kondisi yang belum memadai dapat membatasi ruang pengembangan usaha serta mengurangi kemampuan investasi untuk berkembang secara lebih luas dan berkelanjutan.
Anggito juga menyoroti proses hilirisasi yang masih banyak berhenti di sektor hulu. Nilai tambah dari pengolahan komoditas belum sepenuhnya berkembang hingga tahap yang lebih lanjut. Situasi ini menunjukkan bahwa investasi masih perlu didorong agar tidak hanya berfokus pada tahap awal pengolahan, melainkan mampu memperkuat keterkaitan antarsektor dalam kegiatan ekonomi.
Selain persoalan tersebut, ketidakpastian kebijakan menjadi kendala yang turut memengaruhi efisiensi investasi. Pelaku usaha juga menghadapi kesenjangan kualitas sumber daya manusia dan kebutuhan industri. Ketersediaan tenaga kerja belum selalu sejalan dengan kompetensi yang diperlukan oleh dunia usaha, sehingga menjadi tantangan bagi pengembangan kegiatan investasi. Menurut Anggito, berbagai hambatan itu perlu dijawab melalui reformasi ekonomi. Reformasi diperlukan untuk memperbaiki persoalan struktural yang menghambat efisiensi investasi, termasuk biaya logistik, kedalaman sektor keuangan, hilirisasi, kepastian kebijakan, dan kesesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan industri.
