Aksi KSPI Jawa Barat di Kemendagri, Massa Tuntut Gubernur Terbitkan SK UMSK Baru Tanpa Banding

Jakarta Pusat, Selasa, 28 Juli 2026 – Ratusan massa yang tergabung dalam Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di pintu belakang Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026). Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.58 WIB itu berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan situasi terpantau aman serta kondusif.

Sekitar 300 peserta aksi hadir menyuarakan aspirasi mereka. Aksi dipimpin oleh Pj. Dadan Sujana dan Nu’man Fauzi bersama sejumlah pengurus serikat pekerja. Massa datang membawa atribut organisasi sebagai bentuk identitas dan solidaritas dalam menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.

Dalam orasinya, massa mendesak Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Jawa Barat untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG. Mereka juga meminta agar pemerintah daerah tidak mengajukan upaya banding terhadap putusan tersebut.

Selain itu, para peserta aksi menuntut Gubernur Jawa Barat segera menerbitkan Surat Keputusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang baru sesuai dengan rekomendasi para bupati dan wali kota. Menurut mereka, langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja di berbagai sektor industri.

Sejumlah alat peraga turut digunakan selama aksi berlangsung, di antaranya tiga unit mobil komando, bendera Merah Putih, serta bendera organisasi buruh. Beberapa bendera yang terlihat di lokasi bertuliskan Serikat Buruh Perjuangan Indonesia, GARDA METAL, dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang menjadi simbol dukungan terhadap agenda perjuangan tersebut.

Aksi ini juga melibatkan berbagai elemen serikat pekerja yang tergabung dalam aliansi, antara lain KSPI, SPBI, SPN, FSPMI, dan GARDA METAL. Kehadiran berbagai organisasi tersebut menunjukkan soliditas gerakan buruh dalam memperjuangkan tuntutan yang mereka nilai berkaitan dengan kepastian kebijakan pengupahan di Jawa Barat.

Hingga laporan ini disusun, aksi penyampaian pendapat masih berlangsung di kawasan belakang Kantor Kemendagri RI. Aparat keamanan terus melakukan pengamanan dan pengaturan arus di sekitar lokasi guna memastikan kegiatan berjalan tertib. Secara umum, situasi di lapangan tetap aman, tertib, dan kondusif.

Pewarta: Abdul Latif