Kota Solo | Pengamat politik Adi Prayitno menilai para mantan presiden Indonesia menghadapi ujian politik yang berbeda setelah tidak lagi menjalankan kekuasaan. Menurut dia, berakhirnya masa jabatan tidak otomatis membuat seorang kepala negara terbebas dari persoalan politik. Justru, fase setelah meninggalkan Istana dapat menghadirkan tantangan baru, baik dalam hubungan dengan tokoh politik lain, di dalam partai, maupun dalam ruang publik.
Adi menjelaskan, pengalaman Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan bentuk ujian yang tidak sama. Megawati, misalnya, menghadapi perubahan dan perpecahan hubungan politik dengan sejumlah tokoh yang sebelumnya berada dalam lingkungan kekuasaan. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa kedekatan politik ketika seseorang masih memegang jabatan dapat berubah setelah kekuasaan beralih.
Sementara itu, SBY menghadapi persoalan yang berkaitan dengan dinamika internal Partai Demokrat. Persoalan internal partai menjadi tantangan tersendiri karena menyangkut kepemimpinan, loyalitas, serta arah organisasi politik yang pernah menjadi kendaraan utama dalam perjalanan kekuasaannya. Situasi semacam itu menempatkan mantan presiden tetap berada dalam pusaran politik, meskipun tidak lagi memimpin pemerintahan.
Adapun Jokowi menghadapi polemik ijazah yang kemudian turut menyentuh keluarganya. Isu tersebut tidak hanya berkembang sebagai perdebatan mengenai dokumen pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari sorotan publik terhadap kehidupan politik dan personal mantan presiden. Perbedaan pengalaman itu, menurut Adi, memperlihatkan bahwa setiap mantan presiden memiliki bentuk ujian politik masing-masing.
Adi menyebut, secara umum, mantan presiden Indonesia pascareformasi menghadapi ujian politik setelah meninggalkan jabatan. Ia juga menyinggung kemungkinan Presiden Prabowo Subianto mengalami ujian serupa ketika kelak tidak lagi menjabat sebagai kepala negara. Namun, kemungkinan tersebut bukan sebuah kepastian, melainkan gambaran bahwa setiap pemimpin dapat menghadapi konsekuensi politik yang berbeda setelah masa kekuasaannya berakhir.
Adi menilai salah satu ujian terbesar Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan adalah berakhirnya hubungan politik dengan Joko Widodo. Penilaian tersebut merujuk pada perjalanan panjang keduanya yang disebut telah berjalan bersama selama 23 tahun. Dalam rentang waktu itu, Jokowi berkembang melalui sejumlah tahap penting dalam karier politiknya, sementara Megawati menjadi tokoh yang berada dalam satu barisan politik dengannya.
Menurut Adi, perjalanan politik Jokowi dimulai dari posisi sebagai wali kota Solo. Dari sana, kariernya berlanjut ketika ia dipercaya menjadi gubernur DKI Jakarta. Setelah itu, Jokowi mencapai tingkat nasional dengan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode. Rangkaian perjalanan tersebut menggambarkan kebersamaan politik yang panjang Jokowi dan Megawati sebelum akhirnya memasuki fase berbeda.
Pemilu 2024 menjadi momentum penting dalam perubahan hubungan tersebut. Pada saat itu, Megawati tidak lagi berada dalam satu barisan politik dengan Jokowi. Perbedaan posisi tersebut menandai berakhirnya kebersamaan politik yang sebelumnya telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Bagi Adi, perpisahan itu menjadi ujian besar bagi Megawati, bukan sekadar karena adanya perubahan konfigurasi politik, melainkan karena harus menghadapi berakhirnya hubungan politik dengan sosok yang telah menempuh perjalanan panjang bersamanya.
Makna perpisahan politik itu terletak pada perubahan dari kebersamaan menuju posisi yang tidak lagi sama dalam Pemilu 2024. Jokowi, yang perjalanan politiknya disebut bermula dari wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI dua periode, tidak lagi berada di barisan politik yang sama dengan Megawati. Adi menempatkan peristiwa tersebut sebagai salah satu ujian terbesar Megawati dalam memimpin PDI Perjuangan, setelah hubungan politik keduanya berjalan bersama selama 23 tahun.
Pengalaman Susilo Bambang Yudhoyono dalam Partai Demokrat menunjukkan bahwa perjalanan seorang tokoh politik tidak selalu ditentukan oleh kemenangan elektoral atau keberhasilan menduduki jabatan publik. Di balik peran sebagai pendiri dan pemimpin partai, SBY juga menghadapi dinamika internal yang menguji ketahanan politiknya. Persoalan tersebut menjadi penting karena menyentuh langsung posisi SBY di dalam organisasi yang dibangun dan dipimpinnya sendiri.
Menurut Adi, salah satu ujian terbesar yang pernah dihadapi SBY muncul ketika terdapat situasi yang mengancam kedudukannya di Partai Demokrat. Adi menggambarkan kondisi itu dengan istilah bahwa posisi SBY hendak “dibegal” oleh pihak tertentu. Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya tekanan serius terhadap kepemimpinan SBY, meskipun identitas pihak yang dimaksud maupun bentuk konfliknya tidak dijelaskan secara lebih terperinci. Karena itu, persoalan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika internal partai tanpa menarik kesimpulan di luar informasi yang tersedia.
Ancaman terhadap posisi itu juga memperlihatkan bahwa kepemimpinan dalam partai politik memiliki tantangan berlapis. Seorang pendiri tidak otomatis terbebas dari persaingan, perbedaan kepentingan, atau upaya perubahan arah organisasi. Bagi SBY, situasi tersebut menuntut kemampuan untuk mempertahankan legitimasi sekaligus menjaga keberlangsungan Partai Demokrat sebagai institusi politik. Pengalaman ini menjadi salah satu ujian yang membentuk hubungan dirinya dan partai yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan politiknya.
Adi menilai Partai Demokrat memiliki arti yang jauh lebih besar bagi SBY daripada sekadar kendaraan untuk memperoleh kekuasaan. Partai tersebut merupakan wadah bagi SBY untuk menjalankan visi politik, memperjuangkan gagasan, dan membangun kerja politik secara berkelanjutan. Dalam gambaran Adi, Demokrat bukan hanya organisasi, melainkan “ruh” sekaligus “nyawa” bagi SBY. Ungkapan itu menekankan kedalaman ikatan personal dan politik SBY dengan partainya, terutama ketika ia menghadapi persoalan yang berpotensi mengganggu posisinya di dalam organisasi.
Adi menilai polemik ijazah menjadi salah satu ujian politik yang dihadapi Joko Widodo setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan mengenai dokumen pendidikan Jokowi, tetapi kemudian berkembang dan turut menyeret nama putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkembangan itu membuat isu dokumen pendidikan menjadi bagian dari pembicaraan politik yang lebih luas, terutama karena menyangkut dua tokoh yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan.
Dalam pemaparan Adi, polemik ini merupakan bagian ketiga dari rangkaian pengalaman politik para mantan presiden. Bagian pertama berkaitan dengan perpisahan politik Megawati Soekarnoputri dan Jokowi. Hubungan politik keduanya disebut mengalami perubahan setelah Jokowi menempuh arah politik yang berbeda dari partai yang sebelumnya mendukungnya. Bagian kedua menyangkut persoalan yang dihadapi Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat. Setelah dua pengalaman tersebut, Adi menempatkan polemik ijazah Jokowi sebagai ujian berikutnya yang memperlihatkan tantangan politik setelah berakhirnya masa kepresidenan.
Perdebatan mengenai ijazah kemudian meluas karena dokumen pendidikan Gibran juga ikut dibicarakan. Dengan demikian, isu tersebut tidak hanya diarahkan kepada rekam pendidikan seorang mantan kepala negara, tetapi juga dikaitkan dengan putra yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Adi menyampaikan persoalan itu sebagai rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dalam perjalanan politik keluarga dan tokoh-tokoh yang pernah atau sedang berada di lingkaran kekuasaan. Pada bagian ini, Adi menyatakan bahwa polemik mengenai ijazah Jokowi dan ijazah Gibran menjadi persoalan yang turut menguji posisi politik keduanya di tengah perhatian publik.
