Tangerang | Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menyampaikan rencana pembangunan tanggul laut raksasa untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir utara Jawa. Bentang perlindungan yang direncanakan mencakup wilayah dari Tangerang, Banten, hingga Gresik, Jawa Timur. Skala tersebut mencerminkan luasnya kawasan Pantura yang menghadapi tantangan pesisir dan kebutuhan akan langkah perlindungan terkoordinasi lintas daerah.
Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengatakan Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti program tersebut melalui penerbitan peraturan presiden pada 2025. Regulasi itu menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah terhadap rencana perlindungan Pantura. Didit menyampaikan keterangan tersebut dalam diskusi yang berlangsung di lokasi percontohan perlindungan pesisir berbasis solusi alam di Timbulsloko, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pada Senin.
Menurut paparan BOPPJ, tanggul yang direncanakan ditujukan untuk melindungi sekitar 50–55 juta penduduk di pesisir utara Jawa. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya populasi yang tinggal atau beraktivitas di wilayah sasaran. Rencana yang membentang dari bagian barat Pulau Jawa hingga pesisir timur itu memerlukan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan, mengingat cakupannya melintasi banyak kabupaten dan kota.
Gagasan tanggul laut menjadi salah satu pendekatan untuk menghadapi risiko yang mengancam permukiman dan kegiatan masyarakat pesisir. Namun, keterangan yang disampaikan Didit menekankan skala serta tujuan program, bukan rincian teknis konstruksi maupun jadwal pengerjaan. Diskusi di Timbulsloko juga berlangsung di lokasi percontohan yang mengangkat solusi alam, sehingga perlindungan pesisir dibahas dalam konteks pendekatan yang lebih luas. Pengembangan rencana dari Tangerang sampai Gresik menjadi agenda besar bagi pemerintah, dengan perlindungan puluhan juta warga sebagai sasaran utama.
Perlindungan kawasan pesisir menjadi penting karena wilayah Pantura Jawa menghadapi dua ancaman yang langsung berkaitan dengan keselamatan permukiman: penurunan muka tanah dan banjir rob. Keduanya membuat kehidupan di kawasan pesisir semakin rentan, sehingga upaya perlindungan tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga keberlanjutan ruang tinggal masyarakat. Ketika daratan mengalami penurunan dan air pasang menggenangi lingkungan, rumah serta fasilitas yang berada di kawasan tersebut menghadapi tekanan berulang. Gambaran ini menunjukkan mengapa perlindungan pesisir perlu dipandang sebagai kebutuhan mendesak, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan.
Kondisi di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Demak, memperlihatkan dampak nyata dari situasi tersebut. Sejumlah rumah dan sekolah di desa itu telah tenggelam hingga bagian atapnya saja yang masih terlihat. Gambaran ini memberi konteks yang kuat tentang perubahan kondisi permukiman pesisir, sekaligus memperlihatkan bahwa ancaman tersebut bukan sekadar kemungkinan pada masa mendatang. Bangunan yang semula menjadi bagian dari lingkungan tempat tinggal dan kegiatan belajar kini sebagian tertutup air. Keadaan tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat pesisir membutuhkan perlindungan yang mempertimbangkan kondisi yang sudah terjadi, bukan hanya risiko yang diperkirakan.
Pengalaman di Timbulsloko membantu menjelaskan mengapa perlindungan pesisir Pantura menjadi perhatian penting. Penurunan muka tanah dan rob dapat mengancam keberadaan permukiman, sebagaimana tercermin dari rumah dan sekolah yang tenggelam. Karena itu, pembahasan mengenai tanggul dan langkah perlindungan lainnya berkaitan erat dengan upaya menjaga kawasan tempat warga menjalani kehidupan sehari-hari. Gambaran tersebut juga menegaskan pentingnya melihat persoalan pesisir secara serius dan menyeluruh, dengan perhatian pada wilayah yang telah menghadapi dampak langsung. Perlindungan yang dirancang untuk kawasan Pantura perlu berangkat dari kenyataan ini: sebagian permukiman sudah berada dalam kondisi yang sangat rentan, dan warga memerlukan upaya yang dapat membantu melindungi ruang hidup mereka dari ancaman yang terus membayangi kawasan pesisir Jawa.
Langkah awal Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mencakup demonstration plotting atau pembuatan lokasi percontohan dengan memanfaatkan mangrove. Pendekatan ini memungkinkan pengelola menilai secara langsung bagaimana vegetasi pesisir dapat membantu meredam gelombang, menahan sedimen, dan mendukung perlindungan kawasan. Menurut Didit, model percontohan tersebut berpotensi diterapkan pula di desa maupun pantai lain yang memiliki karakter serupa. Penerapannya tetap perlu mempertimbangkan kondisi setempat, seperti bentuk garis pantai, tingkat paparan gelombang, ketersediaan ruang, serta kondisi ekosistem yang sudah ada.
Perlindungan Pantura tidak dirancang hanya dengan mengandalkan bangunan fisik. Tanggul dan infrastruktur lain dapat menjadi bagian penting, tetapi perlu dipadukan dengan solusi berbasis alam, termasuk mangrove, sesuai kebutuhan tiap kawasan. Kombinasi ini memberi ruang bagi pendekatan yang lebih kontekstual: lokasi yang memerlukan perlindungan struktural dapat ditangani dengan konstruksi, sementara kawasan yang memungkinkan pemulihan atau penanaman vegetasi dapat memanfaatkan fungsi alami pesisir. Dengan demikian, rancangan tidak diterapkan seragam dari satu tempat ke tempat lain, melainkan disesuaikan berdasarkan karakter wilayah dan persoalan yang dihadapi.
Teluk Jakarta menjadi salah satu contoh kawasan yang membutuhkan perhatian terhadap jaringan aliran air. Dari kawasan Jabodetabek–Puncak, Cianjur (Punjur), terdapat 23 kanal yang kemudian menjadi 12 kanal menuju kawasan pesisir. Sejumlah kanal mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki, termasuk pada bagian muara yang berhubungan langsung dengan laut. Penanganan kanal tersebut perlu terintegrasi dengan upaya perlindungan pesisir, agar fungsi aliran air dan kebutuhan pengendalian kawasan dapat dipertimbangkan bersama. Karena melibatkan wilayah dan infrastruktur yang berkaitan dengan Jakarta, perbaikan juga memerlukan integrasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Contoh ini menunjukkan bahwa rancangan perlindungan pesisir perlu menghubungkan infrastruktur, kondisi alam, serta koordinasi lintas wilayah dalam satu pendekatan yang sesuai dengan karakter masing-masing kawasan.
Pelaksanaan perlindungan pesisir utara Jawa membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan dan lintas sektor. BOPPJ perlu bekerja bersama kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten atau kota, hingga desa. Kerja sama tersebut penting agar perencanaan dan pelaksanaan program dapat terhubung dengan kebutuhan setempat, mempertimbangkan kondisi tiap wilayah, dan melibatkan pihak yang berperan langsung di kawasan pantai. Dengan koordinasi yang baik, informasi mengenai tantangan dan kebutuhan warga dapat menjadi bagian dari upaya perlindungan pesisir.
Kawasan pesisir dihuni oleh masyarakat dengan mata pencaharian dan kegiatan yang beragam. Di antaranya terdapat nelayan yang menggantungkan hidup pada laut, petambak yang mengelola tambak, petani, serta pekerja pabrik. Karena itu, perlindungan pantura tidak hanya berhubungan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan kehidupan sehari-hari warga dan keberlanjutan kegiatan mereka. Suara masyarakat dari tingkat desa perlu diperhatikan dalam koordinasi, sehingga langkah yang dijalankan dapat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan komunitas pesisir yang beragam.
Didit berharap program yang berjalan dengan baik dapat meningkatkan kehidupan masyarakat pesisir sekaligus memperbaiki kondisi kawasan pantai. Upaya tersebut diharapkan turut membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan, termasuk penurunan tanah, banjir rob, dan banjir yang terjadi ketika hujan. Untuk mendukung tercapainya tujuan perlindungan pantura, diperlukan dukungan masyarakat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Keterlibatan berbagai pihak menjadi penting agar program dapat berjalan sesuai tujuannya, dengan koordinasi yang menjangkau kawasan pesisir dan masyarakat yang tinggal maupun bekerja di sana.
