Jakarta | Pertamina menjadi tuan rumah 51st ASCOPE Council Meeting di Bali pada 26–28 Oktober 2026. Pertemuan Dewan ASCOPE ke-51 ini mengangkat tema “Strengthening Resilience Through Collaboration”, yang menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat ketahanan energi di tengah perubahan kondisi global. Kehadiran perusahaan-perusahaan energi nasional di kawasan Asia Tenggara menjadi landasan bagi pembahasan mengenai tantangan bersama dan peluang kerja sama.
Fokus pertemuan mencakup penguatan hubungan antarperusahaan energi nasional di ASEAN, terutama dalam menghadapi dinamika yang memengaruhi ketersediaan dan kelancaran pasokan. Perubahan situasi geopolitik, pergerakan harga, serta ketidakpastian pasar dapat berdampak pada jalur distribusi, biaya, dan akses terhadap sumber energi. Dalam konteks tersebut, koordinasi dan pertukaran pandangan di para pelaku industri membantu kawasan memahami risiko yang berkembang serta mempertimbangkan respons yang lebih selaras.
Sejak awal tahun, ketegangan geopolitik dan volatilitas pasar energi dunia turut menekan rantai pasok. Dampaknya tidak selalu terbatas pada satu negara atau satu jenis komoditas, karena pasar dan jalur distribusi energi saling terhubung. Gangguan di suatu wilayah dapat membawa konsekuensi bagi kawasan lain, termasuk melalui perubahan harga dan meningkatnya ketidakpastian pengadaan. Situasi ini membuat ketahanan pasokan perlu dipandang sebagai agenda bersama, bukan semata-mata persoalan domestik.
Bagi Indonesia, hubungan tersebut penting karena stabilitas pasokan nasional berkaitan erat dengan keadaan kawasan. Kerja sama ASEAN dapat membuka ruang untuk memperkuat komunikasi, berbagi perspektif mengenai risiko, dan membangun kesiapan menghadapi perubahan pasar. Pertemuan di Bali menyediakan forum bagi perusahaan energi untuk membahas bagaimana kolaborasi dapat mendukung ketahanan tanpa mengabaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara. Tema yang diusung juga menempatkan kerja sama sebagai bagian penting dari upaya merespons tantangan yang kian lintas batas.
Melalui penyelenggaraan pertemuan ini, Pertamina mendorong dialog regional mengenai kesinambungan pasokan dan ketahanan energi. Pembahasan di tingkat perusahaan nasional ASEAN relevan bagi Indonesia, sebab langkah untuk menjaga pasokan dalam negeri turut dipengaruhi oleh stabilitas jaringan energi di sekitarnya. Dengan memperkuat koordinasi dan pemahaman bersama, negara-negara kawasan dapat lebih siap menghadapi tekanan rantai pasok dan dinamika pasar yang berubah.
Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, berpandangan bahwa tantangan energi saat ini semakin kompleks dan saling berkaitan. Perubahan kondisi geopolitik, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian pasar dapat memengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan energi di berbagai negara. Karena dampaknya melintasi batas nasional, upaya satu negara saja tidak cukup untuk mengantisipasi seluruh risiko. Negara-negara di kawasan perlu memperkuat komunikasi, menyelaraskan langkah, dan membangun kesiapan bersama, tanpa mengabaikan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga kebutuhan energi domestik.
Dalam konteks tersebut, tindakan kolektif dan kemitraan strategis melalui ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) dapat menjadi sarana untuk memperkuat konektivitas energi regional. Kerja sama antaranggotanya berpotensi membantu meningkatkan pertukaran informasi, memperluas koordinasi, serta mendukung hubungan yang lebih terhubung di sektor energi. Konektivitas yang lebih baik bukan hanya penting bagi integrasi kawasan, tetapi juga dapat mendukung ketahanan pasokan nasional. Dengan koordinasi regional yang efektif, Indonesia dapat memperkuat perlindungan terhadap pasokan domestik ketika terjadi krisis global, sekaligus memanfaatkan kerja sama untuk menghadapi tekanan yang berdampak pada pasar energi.
Oki juga mendorong agar jalur kolaborasi antarnegara semakin erat dan terpadu, terutama dalam merespons keadaan darurat energi dan dinamika yang terus berkembang. Respons yang terkoordinasi dapat membantu anggota bertukar pemahaman mengenai kebutuhan, risiko, dan opsi penanganan, sehingga langkah yang diambil lebih siap dan saling melengkapi. Pengalaman yang dimiliki setiap anggota ASCOPE serta pengembangan teknologi di masing-masing negara dapat menjadi sumber pembelajaran bersama. Pemanfaatan kapasitas tersebut perlu diarahkan pada ambisi kawasan yang praktis, realistis, dan memberikan manfaat timbal balik. Dengan demikian, kemitraan tidak berhenti pada pertukaran pandangan, tetapi dapat mendukung kesiapan menghadapi gangguan dan memperkuat konektivitas energi. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam kolaborasi yang lebih terpadu dapat melengkapi upaya nasional menjaga pasokan, sekaligus mendukung ketahanan energi di kawasan ASEAN.
Melalui ASCOPE, negara-negara ASEAN mendorong penguatan ketahanan energi secara kolektif dengan mengantisipasi risiko yang dapat mengganggu pasokan. Upaya mitigasi mencakup pemetaan potensi krisis, pertukaran informasi, serta koordinasi respons ketika terjadi gangguan pada produksi, pengiriman, atau distribusi energi. Kerja sama tersebut membantu negara anggota memahami kerentanan masing-masing dan menyiapkan langkah bersama sebelum tekanan pasokan berdampak luas. Bagi Indonesia, kesiapsiagaan kawasan penting untuk menjaga ketersediaan energi, mengurangi risiko kelangkaan, dan mendukung kestabilan harga yang dapat dijangkau masyarakat.
Penguatan infrastruktur lintas batas juga menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Konektivitas fasilitas dan jalur energi antarnegara dapat membantu memperlancar aliran sumber daya ketika salah satu wilayah menghadapi hambatan. Namun, keandalan infrastruktur perlu ditopang oleh perencanaan bersama, pemeliharaan yang memadai, serta perlindungan terhadap risiko operasional dan gangguan lainnya. Dengan membangun koordinasi regional, negara-negara ASEAN dapat meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan layanan energi, sekaligus mengurangi dampak gangguan terhadap rumah tangga dan kegiatan ekonomi. Optimalisasi cadangan energi turut dibahas sebagai penyangga ketika pasokan reguler terganggu, dengan pengelolaan yang memperhatikan kebutuhan serta kesiapan setiap negara.
Managing Director Petroleum Authority of Brunei Darussalam, Shamir Salahudin, menegaskan bahwa ketahanan energi penting bagi seluruh negara ASEAN, termasuk Brunei yang merupakan negara pengekspor minyak. Menurutnya, status sebagai eksportir tidak menghilangkan kebutuhan untuk bekerja sama menghadapi risiko energi. Kolaborasi regional diperlukan agar masyarakat memperoleh akses terhadap sumber energi yang andal, baik ketika kondisi pasar stabil maupun saat terjadi tekanan pasokan. Dalam forum tersebut, para peserta merumuskan kesepakatan kerja sama untuk menjaga ketahanan energi kawasan. Kesepakatan ini menjadi landasan bagi koordinasi yang lebih erat dalam mitigasi risiko, penguatan infrastruktur, dan pemanfaatan cadangan. Bagi Indonesia, langkah kolektif itu diharapkan mendukung pasokan yang berkelanjutan dan terjangkau, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih pasti.
VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menjelaskan bahwa Pertamina memimpin delegasi Indonesia dalam forum kerja sama energi ASEAN sekaligus menjalankan peran sebagai ASCOPE Secretary in Charge (ASIC). Tanggung jawab tersebut menempatkan perusahaan tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai bagian dari kepemimpinan yang membantu mengarahkan dialog dan kolaborasi regional. Bagi Pertamina, keterlibatan ini memiliki arti strategis karena agenda energi kawasan berhubungan langsung dengan kesiapan Indonesia menghadapi perubahan pasar, risiko gangguan pasokan, dan kebutuhan investasi jangka panjang. Baron menekankan bahwa kepemimpinan regional perlu menghasilkan manfaat nyata bagi kepentingan nasional. Dengan memperkuat koordinasi antarpelaku energi di ASEAN, Indonesia dapat ikut membangun fondasi ketahanan energi yang lebih kokoh, sekaligus menjaga agar kebijakan kawasan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi tiap negara anggota.
Baron memaparkan tiga pilar yang menjadi arah kontribusi tersebut. Pilar pertama ialah membangun keandalan infrastruktur dan jaringan energi regional, sehingga fasilitas, konektivitas, serta mekanisme koordinasi dapat mendukung aliran energi yang lebih tangguh. Pilar kedua adalah menjaga pasokan energi sambil mempercepat transisi energi secara terukur dan berkeadilan. Peralihan menuju sistem yang lebih rendah karbon perlu berlangsung dengan memperhatikan keterjangkauan, kesiapan teknologi, dan keamanan pasokan, agar masyarakat serta kegiatan ekonomi tidak menanggung beban yang tidak proporsional. Pilar ketiga ialah menerjemahkan komitmen bersama menjadi kerja sama konkret.
Baca juga: Tokoh Adat Perempuan Nduga Dorong Masyarakat Wujudkan Ketahanan Pangan Mandiri | Program POLIRAN, Brigadir Ibnu Dermawan Dorong Warga Bunder Tingkatkan Keterampilan dan Cari Peluang Kerja | Koops TNI Habema Amankan Kampung Balamai atas, Pangkoops: Ketegasan untuk Melindungi Masyarakat dan Menjaga Ruang Damai
