Jakarta | Sidang perdata Rien Wartia Trigina, yang dikenal sebagai Erin Taulany, dan mantan asisten rumah tangganya, Nur Rohmah, kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada persidangan tersebut, kedua pihak tidak hadir secara langsung. Erin maupun Nur diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, sehingga proses perkara tetap dapat berjalan meski para pihak tidak berada di ruang sidang.
Kuasa hukum Nur Rohmah, Adharu Soleh, menjelaskan bahwa agenda sidang kali ini berkaitan dengan hasil mediasi yang sebelumnya telah ditempuh kedua belah pihak. Menurut keterangannya, upaya mediasi itu belum menghasilkan kesepakatan dan menemui jalan buntu. Karena itu, hasil proses tersebut dilaporkan kepada ketua majelis hakim sebagai bagian dari tahapan persidangan. Keterangan Adharu disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Pelaporan hasil mediasi menjadi penanda bahwa perkara berlanjut melalui mekanisme persidangan setelah upaya penyelesaian secara damai belum mencapai titik temu. Kehadiran kuasa hukum memungkinkan pihak-pihak menyampaikan informasi yang diperlukan dalam agenda tersebut, meskipun Erin dan Nur tidak datang sendiri. Ketidakhadiran langsung Erin tidak menghentikan jalannya sidang, dan perkara tetap diproses sesuai agenda yang telah ditetapkan pengadilan.
Dalam perkara perdata, mediasi merupakan salah satu upaya untuk memberi ruang bagi para pihak mencari penyelesaian tanpa menunggu seluruh tahapan pemeriksaan perkara. Apabila proses itu tidak mencapai kesepakatan, hasilnya disampaikan kepada majelis hakim dan persidangan dapat diteruskan. Pada perkara Erin dan Nur, laporan mengenai mediasi yang buntu menjadi informasi yang disampaikan dalam agenda sidang kali ini. Tahap selanjutnya akan mengikuti arahan majelis hakim dan jadwal persidangan. Dengan demikian, proses hukum masih berjalan, sementara peluang penyelesaian damai dapat bergantung pada komunikasi serta kesediaan kedua pihak untuk kembali mencari titik temu. Belum ada keterangan dalam agenda ini yang menunjukkan bahwa perkara telah selesai atau para pihak telah mencapai kesepakatan.Meski proses mediasi Nur Rohmah dan Erin Taulany belum menghasilkan kesepakatan, peluang untuk berdamai masih terbuka. Majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari kepada kedua pihak untuk menempuh perdamaian secara sukarela. Kesempatan tersebut menjadi ruang tambahan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mempertimbangkan penyelesaian di luar putusan perkara, setelah upaya mediasi sebelumnya belum mencapai titik temu. Dengan demikian, belum tercapainya kesepakatan dalam mediasi tidak serta-merta menutup kemungkinan terciptanya perdamaian. Selama masa yang diberikan pengadilan itu, masing-masing pihak masih dapat menyampaikan sikap atau menawarkan langkah penyelesaian apabila dinilai dapat diterima bersama. Namun, perkembangan lebih lanjut bergantung pada tanggapan dan kesediaan kedua pihak untuk melanjutkan pembicaraan.
Adharu menyampaikan bahwa pihak Nur Rohmah masih menunggu tanggapan dari Erin. Menurutnya, kuasa hukum Erin yang hadir dalam proses tersebut tidak banyak menyampaikan tanggapan mengenai tawaran atau pembahasan perdamaian. Pihak kuasa hukum itu meminta waktu selama dua minggu untuk memberikan jawaban. Permintaan waktu tersebut sejalan dengan kesempatan 14 hari yang diberikan majelis hakim untuk membuka jalan bagi perdamaian sukarela. Adharu tidak menyebut bahwa kesepakatan telah tercapai; posisi pihak Nur, sebagaimana ia jelaskan, masih menanti respons dari pihak Erin. Karena itu, perkembangan dalam periode tersebut menjadi hal yang ditunggu sebelum para pihak menentukan apakah komunikasi mengenai penyelesaian dapat diteruskan. Sampai ada jawaban, sikap Erin terhadap kemungkinan berdamai belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan tersebut.
Setelah mediasi berakhir tanpa kesepakatan, kedua pihak belum menjalin komunikasi lanjutan hingga sidang pelaporan hasil mediasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesempatan yang diberikan pengadilan belum disertai pembicaraan baru di mereka, setidaknya sampai tahap persidangan tersebut. Belum adanya komunikasi tidak dengan sendirinya berarti peluang perdamaian telah tertutup, sebab majelis masih menyediakan waktu 14 hari untuk upaya sukarela. Namun, tindak lanjut tetap memerlukan tanggapan dan keterlibatan kedua belah pihak. Pihak Nur masih menunggu jawaban Erin, sementara permintaan waktu dua minggu dari kuasa hukum Erin menjadi bagian dari proses menunggu tersebut. Dengan demikian, peluang penyelesaian damai masih ada, tetapi belum terwujud dalam kesepakatan ataupun komunikasi lanjutan pada saat hasil mediasi dilaporkan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada apakah respons diberikan dan apakah kedua pihak bersedia kembali membahas penyelesaian perkara secara bersama-sama dalam kesempatan yang tersedia.
Dalam upaya mencari penyelesaian perkara, kuasa hukum Nur Rohmah, Adharu, menyebut pokok permintaan kliennya adalah pemulihan hak-hak yang menurut Nur belum dipenuhi. Permintaan tersebut, sebagaimana diterangkan Adharu, mencakup pengembalian barang pribadi berupa telepon genggam dan KTP asli milik Nur. Ia juga menyebut adanya gaji selama satu bulan yang diklaim belum dibayarkan. Rincian ini menjadi bagian dari hal-hal yang diharapkan Nur dapat diselesaikan melalui proses mediasi, bukan keterangan yang berdiri sebagai putusan atau penetapan pengadilan.
Adharu mengatakan pihaknya pernah bertemu dengan kuasa hukum Erin Taulany sebelum hakim mediator menetapkan hasil mediasi. Pertemuan itu menjadi salah satu upaya untuk membicarakan kemungkinan penyelesaian, termasuk persoalan mengenai barang pribadi dan pembayaran gaji yang disampaikan oleh pihak Nur. Namun, menurut penjelasan Adharu, komunikasi tersebut belum menghasilkan pemulihan hak yang diminta kliennya. Dengan demikian, pertemuan itu belum dapat dipandang sebagai tanda bahwa tuntutan Nur telah dipenuhi atau bahwa kedua pihak sudah mencapai kesepakatan menyeluruh.
Adharu juga menyampaikan bahwa respons yang muncul dalam proses tersebut belum berujung pada pengembalian telepon genggam maupun KTP asli, serta belum menyelesaikan klaim mengenai gaji satu bulan. Sampai ada keterangan atau dokumen yang memastikan sebaliknya, seluruh rincian mengenai hak yang belum dipenuhi itu perlu dipahami sebagai penjelasan dari kuasa hukum Nur. Pihak Nur mengaitkan tuntutan tersebut dengan ikhtiar penyelesaian perkara, sementara status dan hasil pembahasannya tetap mengikuti proses yang berjalan. Penyebutan tuntutan ini tidak dengan sendirinya menetapkan tanggung jawab pihak lain; hal itu merupakan posisi yang disampaikan Adharu mengenai apa yang diminta kliennya. Karena itu, pembaca perlu membedakan klaim tersebut dari fakta yang telah dipastikan melalui putusan. Terbukanya komunikasi sebelumnya menunjukkan adanya pembicaraan, tetapi menurut pihak Nur, pembicaraan itu belum memulihkan hak-hak yang mereka persoalkan.
Perkara perdata Nur Rohmah, yang juga dikenal sebagai Teh Nur, dan Erin Taulany tengah diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut menjadi perhatian karena memuat tuntutan ganti rugi imateriil senilai Rp1 miliar, di samping klaim materiil yang disebut berkaitan dengan gaji dan sejumlah biaya lainnya. Nilai serta rincian tuntutan itu merupakan bagian dari pokok perkara yang harus dinilai dalam proses persidangan, bukan penetapan bahwa salah satu pihak telah terbukti melakukan pelanggaran.
Dalam gugatan, Nur Rohmah mengajukan klaim atas kerugian yang menurutnya timbul dari persoalan di kedua pihak. Tuntutan imateriil berbeda dari klaim materiil: yang pertama berhubungan dengan kerugian non-ekonomi, sedangkan yang kedua mencakup nilai atau pengeluaran yang dapat dinyatakan secara finansial. Adapun rincian klaim terkait gaji dan biaya lainnya akan mengikuti dokumen serta keterangan yang diajukan di persidangan. Penjelasan mengenai jenis tuntutan ini memberikan konteks terhadap besarnya angka gugatan, tetapi belum menggambarkan hasil pemeriksaan hakim.
Kuasa hukum Nur Rohmah, Adharu, menyampaikan bahwa Erin berada di luar negeri ketika mediasi berlangsung. Keterangan mengenai keberadaan Erin itu menjelaskan situasi pada saat mediasi, namun ketidakhadirannya secara langsung tidak menghentikan proses persidangan.
Baca juga: Penyidikan KPK Terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara | Kekhawatiran Mahasiswa IPB Terhadap Pria yang Berdiri di Pinggir Jalan | Pemkab Tangerang Tegaskan Sikap Terhadap Kasus Pelecehan Seksual
