Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999–2024 Dorong Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Sinergi Penegakan Hukum, dan Perbaikan Komunikasi Publik

JAKARTA – Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999–2024 menegaskan pentingnya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global, dinamika geopolitik, transformasi digital, serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja negara. Dalam pertemuan yang berlangsung di Parle Senayan, Rabu malam (22/7/26), para mantan pimpinan MPR dan DPR bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sepakat bahwa efektivitas pemerintahan, sinergi penegakan hukum, dan komunikasi publik merupakan tiga fondasi utama yang menentukan kuat atau lemahnya kepercayaan masyarakat kepada negara.

“Tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan semata-mata menghasilkan lebih banyak kebijakan, melainkan memastikan setiap kebijakan disusun secara matang, dilaksanakan secara
konsisten, ditegakkan melalui sistem hukum yang bersinergi, serta dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Negara memerlukan tata kelola yang mampu menyatukan visi antar lembaga, memperkuat koordinasi, dan membangun kepercayaan publik sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,” ujar Bamsoet dalam Silaturahmi Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR periode 1999–2024 di Parle Senayan Jakarta, Rabu malam (22/7/26).

Hadir antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Marzuki Alie, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Hermanto, Hajriyanto Y. Thohari, Fadel Muhammad, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid dan Amir Uskara.

Diskusi berkembang pada persoalan efektivitas pemerintahan yang dinilai menghadapi tantangan semakin kompleks. Para Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999–2024, menilai pemerintah dituntut mampu bergerak cepat menghadapi tekanan ekonomi dunia, konflik geopolitik, disrupsi teknologi, serta perubahan sosial. Namun, kecepatan pengambilan keputusan perlu diimbangi dengan kualitas perencanaan, koordinasi lintas kementerian, evaluasi kebijakan, serta konsistensi implementasi agar tidak memunculkan ketidakpastian di tengah masyarakat dan pelaku usaha. Dalam berbagai negara, kualitas tata kelola yang baik terbukti menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor ketika menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Persoalan komunikasi pemerintah dengan masyarakat masih menjadi kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Banyak aspirasi dari masyarakat maupun kalangan pendidikan yang akhirnya dititipkan kepada kami karena jalur komunikasi yang ada dinilai belum berjalan efektif. Di bidang investasi pun proses perizinan, masih menjadi hambatan serius yang memerlukan perhatian pemerintah,” kata Marzuki Alie.

Forum juga menyoroti pentingnya membangun pemerintahan yang mampu bergerak cepat tanpa mengorbankan kualitas pengambilan keputusan. Para Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999–2024 mengamati masih sering terjadi perubahan kebijakan dalam waktu singkat, lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta belum optimalnya evaluasi terhadap dampak kebijakan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya ketidakpastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Data Bank Dunia menunjukkan pertumbuhan ekonomi global masih berada pada level moderat di kisaran 2,3 persen pada 2025. Sementara IMF memperkirakan ekonomi dunia tetap menghadapi tekanan akibat fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian perdagangan. Dalam situasi demikian, kualitas tata kelola menjadi faktor penentu daya tahan setiap negara.

“Kasus korupsi yang muncul hampir setiap hari dengan nilai yang semakin besar menunjukkan bahwa penegakan hukum masih memerlukan pembenahan serius. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar setiap persoalan tidak berhenti menjadi pemberitaan sesaat, melainkan benar-benar memperoleh penyelesaian yang tuntas. Kritik yang kami sampaikan merupakan bentuk dukungan konstruktif bagi pemerintah,” tegas Agung Laksono.

Isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu pembahasan utama. Forum menilai harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan lembaga peradilan masih memerlukan penguatan. Tumpang tindih kewenangan, perbedaan penafsiran hukum, hingga polemik antar lembaga di ruang publik dinilai dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Para tokoh sepakat keberhasilan pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh banyaknya institusi yang terlibat, melainkan oleh tingkat integrasi sistem, kejelasan pembagian kewenangan, pertukaran data yang aman, serta kepemimpinan nasional yang mampu menyinergikan seluruh aparat penegak hukum.

“Hubungan antar lembaga penegak hukum yang memunculkan turbulensi politik perlu segera dibenahi. Momentum saat ini tepat untuk melakukan transformasi menyeluruh sehingga institusi penegak hukum dapat bekerja lebih harmonis. Di sisi lain, DPR juga perlu lebih aktif menjelaskan berbagai program strategis pemerintah kepada masyarakat agar tidak menimbulkan salah persepsi,” ujar Priyo Budi Santoso.

Forum juga memberi perhatian besar terhadap komunikasi publik pemerintah yang dinilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan sebuah kebijakan. Di era media digital, masyarakat menilai pemerintah melalui substansi kebijakan sekaligus cara pemerintah menjelaskan arah kebijakannya. Perbedaan pernyataan antar pihak, perubahan narasi yang terlalu cepat, serta klarifikasi yang baru muncul setelah polemik berkembang dinilai membuka ruang lahirnya spekulasi, disinformasi, dan krisis kepercayaan. Karena itu, komunikasi berbasis data, narasi nasional yang konsisten, juru bicara yang kredibel, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

“Pemerintah memerlukan juru bicara yang kredibel agar setiap kebijakan dapat dipahami masyarakat secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi publik yang baik merupakan bagian dari keberhasilan pemerintahan,” ujar Fadel Muhammad dan Agus Hermanto.

Sementara Hajriyanto Y. Thohari menambahkan bahwa demokrasi harus dikelola secara seimbang. Menurutnya, DPR harus menjadi saluran utama aspirasi masyarakat sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme konstitusional dan tidak selalu bermuara pada demonstrasi di jalanan.

Forum juga membahas berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan daerah, hingga pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Program-program tersebut dinilai memiliki arah yang baik, namun implementasi di lapangan masih memerlukan koordinasi yang lebih kuat, komunikasi yang lebih terbuka, serta evaluasi yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Forum juga menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas birokrasi, menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperbaiki iklim investasi, serta memastikan pembangunan daerah berjalan lebih merata.

“Masukan yang disampaikan seluruh Para Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999–2024 menjadi perhatian kami. Pemerintah memang sedang membenahi struktur komunikasi publik agar penyampaian program-program Presiden lebih efektif. DPR juga tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap para menteri melalui komisi-komisi, meskipun seluruh partai berada dalam koalisi pemerintahan. Mengenai kepastian hukum, iklim investasi, penyaluran dana ke daerah, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis hingga pembahasan RUU Perampasan Aset, semuanya terus kami evaluasi dan koordinasikan bersama pemerintah agar menghasilkan kebijakan yang semakin baik,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menutup diskusi. (*)

Pewarta: Abdul Latif