Surabaya | Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyatakan bahwa partainya menerima banyak desakan dari kader yang menginginkan Joko Widodo segera masuk ke dalam struktur kepengurusan. Posisi yang diusulkan adalah Ketua Dewan Pembina PSI. Pernyataan itu disampaikan Ali di kantor DPP PSI, Jakarta, Senin (19/10), saat menjelaskan aspirasi yang berkembang di lingkungan partai.
Ali menyebut dorongan tersebut datang dari sejumlah kader dan disampaikan kepada pimpinan partai. “Banyak kader yang mendesak agar Pak Jokowi segera menjadi Ketua Dewan Pembina,” kata Ali. Pernyataan itu menggambarkan adanya dukungan internal terhadap kehadiran Jokowi dalam struktur pembinaan partai, tetapi belum menunjukkan bahwa usulan tersebut telah ditetapkan sebagai kebijakan resmi.
Desakan kader dapat menjadi bahan pembicaraan bagi PSI dalam menentukan langkah organisasi berikutnya. Namun, penyampaian aspirasi dan keputusan formal merupakan dua hal berbeda. Hingga pernyataan Ali disampaikan, gagasan mengenai posisi Jokowi itu masih sebatas usulan dari kader, bukan keputusan yang telah disahkan oleh partai. Karena itu, posisi maupun waktu penetapan Ketua Dewan Pembina tidak dapat dianggap sudah dipastikan hanya berdasarkan adanya dorongan tersebut.
Keterangan Ali juga menempatkan isu ini dalam konteks dinamika internal PSI, yang menerima masukan dari para anggotanya mengenai arah kepengurusan. Aspirasi tersebut dapat dibahas lebih lanjut melalui mekanisme dan pertimbangan organisasi yang berlaku. Keputusan mengenai susunan pengurus pada akhirnya berada pada proses resmi partai, bukan semata-mata pada banyaknya permintaan yang disampaikan kader. Dengan demikian, kabar tentang desakan agar Jokowi memimpin Dewan Pembina perlu dipahami secara proporsional: PSI mengakui adanya dorongan itu, sementara statusnya tetap sebagai usulan dan belum menjadi agenda atau keputusan resmi.Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) belum melakukan pembicaraan khusus dengan Joko Widodo mengenai usulan agar ia masuk ke Dewan Pembina partai. Sampai saat ini, gagasan tersebut masih disampaikan oleh sejumlah kader sebagai aspirasi, bukan hasil pembahasan formal pimpinan partai dan Jokowi. Belum adanya komunikasi khusus membuat status usulan itu tetap terbuka dan belum dapat dipandang sebagai keputusan atau kesepakatan bersama. Karena itu, informasi mengenai desakan tersebut perlu dibedakan dari keterangan resmi tentang langkah organisasi. Kehadiran Jokowi dalam wacana itu belum berarti ia telah dimintai tanggapan secara resmi, apalagi menyatakan sikap atas kemungkinan bergabung dalam struktur kepengurusan PSI. DPP belum mengumumkan adanya pertemuan khusus yang membahas tawaran tersebut secara langsung.
Konsekuensinya, usulan pelantikan Jokowi belum dimasukkan ke dalam agenda resmi partai. Hal yang sama berlaku untuk Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas): desakan kader tersebut belum menjadi agenda yang tercantum untuk dibahas atau diputuskan dalam forum itu. Perbedaan ini penting karena agenda organisasi biasanya ditetapkan melalui mekanisme dan keputusan pimpinan, sedangkan pendapat kader dapat berkembang lebih dahulu di ruang publik. Penyampaian aspirasi, dengan demikian, tidak otomatis mengubah susunan acara maupun arah keputusan partai. Hingga ada keterangan dari DPP mengenai pembahasan formal, belum tepat menyebut pelantikan sebagai rencana resmi PSI. Belum masuknya usulan ke agenda juga tidak dengan sendirinya menunjukkan penolakan; statusnya saat ini adalah aspirasi yang belum dibahas secara khusus.
Pemisahan aspirasi kader dan agenda resmi membantu menjaga pemberitaan tetap akurat. Kader dapat menyampaikan pandangan atau harapan terhadap peran Jokowi, tetapi keputusan mengenai struktur dan agenda partai berada pada ranah organisasi. Dalam konteks ini, belum ada dasar untuk menyatakan bahwa PSI telah menetapkan jadwal pelantikan, mengajukan keputusan tersebut dalam Rapimnas, atau memperoleh persetujuan Jokowi. Sikap Jokowi terhadap usulan itu juga belum dapat disimpulkan, sebab DPP belum berbicara secara khusus dengannya mengenai hal tersebut. Perkembangan berikutnya bergantung pada apakah pimpinan partai memilih membuka pembahasan dan menyampaikan hasilnya melalui kanal resmi. Sampai ada keterangan semacam itu, usulan tersebut tetap merupakan aspirasi kader, bukan agenda yang telah diputuskan PSI.
Ali menyebut PSI merencanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Surabaya, Jawa Timur, pada 16 November mendatang. Agenda tersebut akan berlangsung bersamaan dengan peringatan ulang tahun partai. Rencana itu menjadi salah satu kegiatan yang disiapkan PSI, namun pelaksanaannya masih disampaikan sebagai rencana. Informasi mengenai Rapimnas disampaikan di tengah pembicaraan tentang dorongan sejumlah kader agar Joko Widodo masuk dalam Dewan Pembina PSI. Meski demikian, keterangan Ali mengenai jadwal dan rangkaian acara tidak menetapkan bahwa usulan tersebut akan dibahas atau diputuskan dalam forum itu.
Menurut Ali, rangkaian kegiatan pada peringatan ulang tahun partai akan memuat sejumlah agenda menarik. Ia belum merinci bentuk kegiatan yang dimaksud, termasuk susunan acara, peserta, maupun pokok pembahasan yang akan dibawa dalam Rapimnas. Karena itu, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai apakah forum tersebut akan membicarakan perubahan struktur organisasi atau posisi tertentu di dalam partai. Penjelasan yang tersedia sejauh ini hanya menyebut rencana lokasi, waktu, dan keterkaitan acara dengan hari ulang tahun PSI. Rincian berikutnya masih menunggu informasi resmi dari pihak partai.
Rapimnas merupakan forum internal partai yang dapat menjadi ruang bagi pimpinan untuk membahas sejumlah hal organisasi dan arah kerja. Namun, keberadaan forum yang direncanakan di Surabaya tidak dengan sendirinya menjadi konfirmasi bahwa nama Jokowi akan masuk dalam agenda resmi. Dorongan kader agar mantan presiden itu bergabung dengan Dewan Pembina tetap perlu dibedakan dari keputusan atau pembahasan formal partai. Ali juga tidak menyatakan bahwa pelantikan Jokowi akan berlangsung pada tanggal yang sama, atau menjadi bagian dari acara ulang tahun dan Rapimnas.
Dengan demikian, informasi yang dapat dipastikan dari keterangan Ali terbatas pada rencana penyelenggaraan Rapimnas PSI di Surabaya pada 16 November mendatang, bertepatan dengan ulang tahun partai, serta adanya beberapa agenda yang belum dijelaskan secara rinci. Kepastian mengenai isi forum, termasuk kemungkinan pembahasan usulan kader, belum disampaikan. Publik perlu menunggu pengumuman lanjutan dari PSI sebelum menarik kesimpulan tentang agenda khusus atau keputusan organisasi yang mungkin diambil. Sampai ada penjelasan resmi, rencana kegiatan tersebut sebaiknya dipahami sebagai jadwal yang diumumkan, bukan konfirmasi atas posisi maupun pelantikan Jokowi.
Keanggotaan Joko Widodo di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah diumumkan secara resmi sejak Oktober 2025. Pengumuman tersebut menjadi konteks penting dalam pembicaraan mengenai keterlibatannya di partai, termasuk munculnya desakan dari sejumlah kader agar ia menempati posisi di Dewan Pembina. Namun, bergabung sebagai anggota dan menduduki jabatan struktural merupakan dua hal berbeda. Pengumuman keanggotaan itu tidak dengan sendirinya berarti Jokowi telah menerima atau memperoleh posisi tertentu di dalam kepengurusan PSI.
Dalam sebuah kesempatan di Bandung, Jokowi memperlihatkan kartu tanda anggota PSI saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) partai pada Sabtu (26/9). Kartu tersebut menjadi penanda keanggotaannya sekaligus memperlihatkan secara langsung bahwa ia telah bergabung dengan PSI. Kehadiran dan tindakannya di acara itu kemudian menarik perhatian, terutama di tengah pembahasan mengenai kemungkinan peran yang lebih besar baginya di partai. Meski demikian, menunjukkan kartu anggota tidak dapat disamakan dengan pengumuman tentang penunjukan sebagai anggota Dewan Pembina.
Melalui keterangan tertulis pada Minggu (27/9), Jokowi menjelaskan alasan memilih Bandung dan Bekasi sebagai tempat untuk menunjukkan kartu anggota tersebut. Ia menilai momennya tepat untuk memperlihatkan kartu itu di kedua daerah tersebut.
