BANDAR LAMPUNG, JEJAKPERISTIWA.ID 03 Mei 2026 – Serikat Masyarakat Lampung Anti Korupsi (LSM SIMULASI) merilis temuan mengejutkan terkait alokasi anggaran pada Dinas Perhubungan Kab. Pesawaran Tahun Anggaran 2024-2025. Berdasarkan hasil bedah anggaran, ditemukan pola pengalokasian dana yang diduga tidak transparan dan sarat akan indikasi pengaturan proyek.
LSM SIMULASI menyoroti Temuan paling mencolok adalah munculnya fenomena “Anggaran Kembar” pada kegiatan belanja alat/bahan alat angkutan- alat angkuatan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perorangan.
Terdapat beberapa kegiatan yang diduga kuat sarat dengan KKN.
▪︎ kegiatan belanja pemeliharaan alat angkuatan kendaraan dinas bermotor perorangan pagu Rp. 148.080.000
▪︎ Kegiatan belanja pemeliharaan alat angkutan kendaraan dinas bermotor perorangan pagu Rp. 148.440.000
▪︎ Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik pagu Rp. 127.373.600
▪︎ Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan pagu Rp. 132.000.000
▪︎ Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat listrik pagu Rp. 6.216.095.592
▪︎ Belanja belanja jasa tenaga administrasi pagu Rp. 895.000.000
Ketua LSM SIMULASI, Agung irwansyah menegaskan bahwa besarnya nilai pagu pada kegiatan serta dipecahnya beberapa item kegitan menunjukkan lemahnya akuntabilitas dalam tahap perencanaan.
“Secara teknis, sangat mustahil Ini bukan perencanaan berbasis kebutuhan, melainkan patut diduga sebagai ‘jatah proyek’ yang sudah dikapling-kapling sejak awal. Kami menduga ada praktik manipulasi perencanaan untuk menghindari audit yang mendalam,” ujar Agung irwansyah
Agung juga menyoroti urgensi pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan lainnya yang menelan biaya ratusan juta bahkan milyaran tersebut.
“Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk tidak menunggu laporan formal saja. Temuan ini adalah alarm keras. Selidiki siapa yang bermain di balik kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kab. Pesawaran Rakyat masyarakat berhak tahu ke mana setiap rupiah pajak mereka mengalir,” tegasnya kembali.
Poin Tuntutan LSM SIMULASI:
• Mendesak Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pesawaran untuk mempublikasikan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dari seluruh proyek tersebut guna membuktikan keabsahan angka yang mencurigakan tersebut.
• Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan harga (mark-up) atau pengaturan kegiatan yg telah direalisasikan sejak dini.
• Mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi realisasi kegiatan di Dinas Perhubungan Kab. Pesawaran agar kualitas sesuai dengan nilai anggaran yang dikucurkan.
LSM SIMULASI memastikan akan terus mengawal kasus ini bahkan berencana melakukan aksi demonstrasi hingga temuan ini diusut tuntas.
