Pringsewu, ||jejakperistiwa.id|| ,Kamis (09/04/2026) – Aroma dugaan pemborosan anggaran hingga penyimpangan pekerjaan fisik kembali menyeruak dari lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pringsewu. Kali ini, sorotan tajam publik mengarah pada proyek pengadaan langsung ruas jalan Tugu Sari Nongko sampai Jalan Tugu Bambu (Veteran) tahun anggaran 2026 senilai Rp188.724.000.
Alih-alih menghadirkan infrastruktur yang layak bagi masyarakat, proyek tersebut justru menuai kritik keras. Pasalnya, jalan yang baru saja dikerjakan itu disebut-sebut sudah mengalami kerusakan parah hanya dalam hitungan minggu. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa pekerjaan dilakukan asal jadi, minim kualitas, dan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
Kerusakan yang terjadi dalam waktu sangat singkat jelas bukan hal biasa.
Publik pun bertanya: anggaran ratusan juta rupiah itu sebenarnya dipakai untuk membangun jalan atau sekadar menutup formalitas proyek?
Yang lebih memantik tanda tanya, saat media mencoba meminta klarifikasi kepada pihak terkait, Sekretaris PUPR Pringsewu, Fahmi, yang dikonfirmasi melalui WhatsApp di nomor 0812-8861-XXX, hanya memberikan jawaban singkat:
“Informasi nya saya terima dulu.”
Jawaban singkat itu dinilai tidak mencerminkan keseriusan, keterbukaan, maupun tanggung jawab pejabat publik terhadap persoalan yang menyangkut penggunaan uang negara. Di tengah sorotan publik, respons semacam itu justru memperkuat kesan bahwa pihak dinas enggan memberikan penjelasan terbuka.
Padahal, proyek jalan bukan pekerjaan main-main. Setiap pelaksanaan pembangunan seharusnya melalui perencanaan, pengawasan, dan kontrol mutu yang ketat, bukan dikerjakan asal tutup target lalu dibiarkan cepat rusak setelah anggaran cair.
Jika benar jalan itu rusak hanya dalam waktu singkat, maka patut diduga ada persoalan serius dalam pelaksanaannya. Mulai dari dugaan kualitas material yang buruk, ketebalan yang tidak sesuai, pelaksanaan yang asal-asalan, hingga lemahnya pengawasan dari pihak dinas.
Karena itu, aparat penegak hukum (APH) diminta tidak tutup mata. Dugaan penyimpangan pada proyek ini harus diusut tuntas, termasuk menelusuri pihak pelaksana, pengawas, pejabat pembuat komitmen, hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaan di lapangan.
Tak hanya itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawasan lainnya juga didorong segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Audit penting dilakukan untuk memastikan apakah penggunaan anggaran benar-benar sesuai volume, mutu, dan spesifikasi pekerjaan, atau justru ada dugaan permainan proyek yang merugikan keuangan negara.
Masyarakat tentu berhak marah. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas jalan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran pemerintah daerah. Jalan rusak dalam hitungan minggu bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bisa menjadi indikasi bobroknya pengawasan dan dugaan lemahnya integritas pelaksanaan proyek.
Jika dugaan ini terbukti, maka siapa pun yang terlibat wajib dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Uang rakyat tidak boleh habis untuk proyek yang hasilnya justru memalukan dan menyengsarakan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Pringsewu belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dugaan kerusakan dini proyek jalan tersebut.
Red
