**Probolinggo** — Sabtu (26/10/2024) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Probolinggo mengumumkan rencana untuk meluncurkan gerakan mosi tidak percaya terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah. Langkah ini diambil setelah mereka menilai Bawaslu tidak menunjukkan ketegasan dalam penindakan pelanggaran yang terjadi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Bawaslu memiliki kewenangan dalam pencegahan, pengawasan, dan penindakan selama proses Pilkada. Namun, masyarakat merasa lembaga ini tidak memiliki “taring” dalam menindaklanjuti pelanggaran yang marak terjadi. Hal ini menyebabkan situasi yang merugikan integritas pemilu, di mana perangkat-perangkat desa terlihat terang-terangan menunjukkan dukungan kepada pasangan calon tertentu, baik melalui media sosial maupun dalam bentuk lainnya.
“Saat ini, banyak perangkat desa yang mengajak atau menunjukkan dukungan kepada pasangan calon 01 atau 02 di media sosial, hal ini terjadi karena ketidaktegasaan Bawaslu dalam melakukan penindakan. Lebih baik Bawaslu dibubarkan saja, karena masyarakat sudah tidak percaya lagi pada lembaga ini,” ungkap Salamul Huda, Bupati LSM LIRA Probolinggo.
Salamul menambahkan bahwa selama masa kampanye, laporan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat hampir seluruhnya dinyatakan tidak memenuhi syarat materil atau formil oleh Bawaslu. Ironisnya, sebelum masuk ke masa kampanye, Bawaslu selalu memberikan rekomendasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat, tetapi setelah memasuki masa kampanye, mereka terlihat kehilangan daya untuk bertindak.
Gerakan mosi tidak percaya ini merupakan bentuk protes dari LSM LIRA Probolinggo terhadap kinerja Bawaslu yang dinilai mandul dalam penindakan pelanggaran pemilu. Salamul Huda menjelaskan bahwa pihaknya akan segera mengumpulkan dukungan dari masyarakat dan berbagai elemen lainnya untuk mendukung gerakan ini, dengan harapan dapat mendorong Bawaslu agar lebih aktif dan tegas dalam menjalankan fungsinya.
Dengan langkah ini, LSM LIRA Probolinggo berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan yang ketat dalam proses Pilkada, serta mendorong Bawaslu untuk memperbaiki kinerjanya agar kepercayaan publik terhadap lembaga ini dapat pulih kembali.
**Pewarta: Tim/Red/**
